%A NIM.: 06350028 Faridatun Ni’mah
%O Pembimbing: Yasin Baidi, M. Ag., dan Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FASAKH NIKAH KARENA ADANYA WALI YANG TIDAK BERHAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.)
%X Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang
mengahalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan
persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah
dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia, dengan
tujuan memperoleh keturunan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai ekstensi
yang sangat urgen bagi kehidupan manusia.
Di Pengadilan Agama Pati telah terjadi perkara pembatalan nikah karena
adanya wali yang tidak berhak, terhadap perkara ini majelis hakim memutuskan
untuk membatalkan pernikahan tersebut, dimana perkara pembatalan nikah ini
terjadi karena kesalahan mengenai pemilihan wali, yang seharusnya ayah sebagai
wali nasab yang berhak ternyata dilakukan oleh orang lain. Padahal wali nasab
yang sah pada saat pernikahan benar-benar masih ada, dan tidak bisa hadir pada
saat pernikahan berlangsung, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun
dan syarat dalam suatu akad pernikahan.
Perkara pembatalan nikah karena adanya wali yang tidak berhak di
Pengadilan Agama Pati ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk
diteliti. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk lebih lanjut
mengetahui dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus
perkara tersebut.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan
mendasarkan pada teks ayat al-Qur’an, hadis dan kaidah ushul fiqh, serta pendapat
para ulama baik untuk pembenarannya maupun pemberian norma atau masalah
yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah
yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia,
khususnya yang berkaitan dengan pembatalan nikah dan wali.
Adapun hasil penelitian diperoleh data tentang dasar hukum dan
pertimbangan majelis hakim. Dasar hukum yang digunakan ternyata kurang
lengkap dan relevan, karena tidak disebutkan dasar hukum yang paling pokok
yaitu al-Qur’an, serta beberapa pasal yang seharusnya digunakan sebagai alat
untuk memutus. Sedangkan pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku, tetapi dalam
pertimbangan hakim tidak menyinggung tentang kemaslahatan atas pernikahan
yang telah dilaksanakan.
%K Wali Nikah, Hukum Fasakh Nikah, Hukum Islam
%D 2010
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib68003