…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019)

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019)
type: Thesis
type: Article
abstract: Perkembangan hukum dan HAM yang signifikan di era kontemporer berpengaruh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kembalinya hak konstitusional mantan narapidana yang diatur dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 ternyata, menjadikan kasus pidana seorang kepala daerah semakin bertambah. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 kemudian, memberikan batasan berupa syarat yang ditekankan kepada mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepalada daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 serta bagaimana kedua putusan tersebut jika dianalisis menggunakan teori Kepemimpinan Perspektif Al-Mawardi. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Narasi penulisan disusun dengan cara deskriptif analitis. Pendeketan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan kitab al-Ah}kām as-S>}ulthāniyyah. Data sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal yang relevan. Teknik analisis data deskriptif kualitafif, dengan dokumen atau arsip yang dianalisis, kemudian dikomparasikan dengan teori Kepemimpinan dalam pemikiran Al-Mawardi. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: Pertama, Putusan MK No. 71/PUU/XIV/2016 lebih berfokus pada hak konstitusional seorang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sedangkan Putusan MK No. 56/PUU-XIIV/2019 lebih menekankan pada…
date: 2024-08-14
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
has document: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
subject: 297.413 Perbandingan Mazhab

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
type: Document
has file: 20103060048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 20103060048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 20103060048 Mohammad Fery Setiawan
type: Person
given name: NIM.: 20103060048
family name: Mohammad Fery Setiawan

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
type: Document
is version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
is volatile version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
islightbox thumbnail version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
type: Document
is version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
is volatile version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
ispreview thumbnail version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
type: Document
is version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
is volatile version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
ismedium thumbnail version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
type: Document
is version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
is volatile version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
issmall thumbnail version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
type: Document
is version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
is volatile version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
islightbox thumbnail version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
type: Document
is version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
is volatile version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
ispreview thumbnail version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
type: Document
is version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
is volatile version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
ismedium thumbnail version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Other)
type: Document
is version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
is volatile version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
issmall thumbnail version of: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019) (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #68131 PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019)
format: text/html
primary topic: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019)

297.413 Perbandingan Mazhab
type: Concept