%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Namira Dewi Muqorrobin, NIM.: 201030700046
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2024
%F digilib:68168
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Mahkamah Konstitusi; batasan usia; koflik kepentingan
%P 116
%T KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATASAN USIA CAPRES DAN CAWAPRES
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68168/
%X Secara umum, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menilai kesesuaian suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam kasus ini, terdapat beberapa aspek yang tampaknya tidak diperhatikan oleh Mahkamah sebelum memutuskan pokok perkara. Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan tersebut, berbagai pandangan dan komentar muncul dari masyarakat yang menilai keputusan tersebut. Hal ini memicu berbagai diskusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Keputusan ini dinilai sebagai usaha untuk memfasilitasi partisipasi salah satu calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kontroversi yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, penulis berusaha mengkaji kontroversi yang timbul dari putusan tersebut dengan menggunakan teori konstitusi dan kaidah Akhaffu ad-Dhararyn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti berbagai sumber dokumen hukum yang ada untuk memperoleh bahan hukum yang dapat menunjang serta dipertanggungjawabkan. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Hasil kajian skripsi ini berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden memicu kontroversi karena dianggap melampaui kewenangan dan dipengaruhi konflik kepentingan. Meski bertujuan meningkatkan partisipasi politik generasi muda keputusan ini berisiko memperkuat politik dinasti dan kurangnya pengalaman pemimpin. Mekanisme pendukung dan pengawasan yang kuat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan integritas pemerintahan.
%Z Pembimbing: Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.