@phdthesis{digilib68175,
           month = {August},
           title = {PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 TERHADAP KAMPANYE DI TENGAH PANDEMI COVID-19},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 20103070124 Muhammad Yasin Farhan},
            year = {2024},
            note = {Pembimbing: Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.},
        keywords = {Badan Pengawas Pemilu; Kampanye pilkada serentak; Covid19},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68175/},
        abstract = {Penelitian ini menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia, dalam konteks hukum dan demokrasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan sistem demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945, menghadapi tantangan berat dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah krisis kesehatan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pandemi memengaruhi integritas dan pelaksanaan Pilkada, serta bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menanggapi tantangan tersebut khususnya saat pelaksanaan kampanye. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji kendala-kendala seperti penyebaran informasi tidak akurat, keterbatasan teknologi, dan anggaran, serta dampaknya terhadap proses demokrasi di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pilkada serentak dilaksanakan dalam kondisi yang tidak ideal, adaptasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan pihak terkait penting untuk menjaga proses demokrasi dan mengurangi risiko penularan Covid-19. Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis pokok-pokok masalah, termasuk teori HTN Darurat, dan teori Maq{\=a}{\d s}id Syar{\=i}?ah. Teori HTN Darurat, dengan berbagai alirannya seperti demokrasi konstitusional dan demokrasi berbasis komunisme, diadopsi untuk mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan Pilkada serentak selama pandemi Covid-19 sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, teori Maq{\=a}{\d s}id Syar{\=i}?ah, yang berfokus pada tujuan-tujuan hukum Islam untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, digunakan untuk menilai apakah proses Pilkada selama pandemi memenuhi prinsip-prinsip perlindungan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan penyesuaian dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Mengkaji peran HTN DaruraT dan penerapan prinsip maq{\=a}{\d s}id syar{\=i}?ah selama Pilkada Serentak 2020 dalam konteks pandemi Covid-19. HTN Darurat memainkan peran krusial dalam menjaga kelancaran proses demokrasi dengan menyediakan kerangka hukum yang fleksibel dan responsif, yang memungkinkan penyesuaian aturan pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan. Implementasi Peraturan KPU dan Surat Edaran KPU serta Bawaslu mencakup langkah-langkah seperti pembatasan jumlah pemilih, social distancing, dan penggunaan teknologi, yang mengurangi risiko penularan. Bawaslu secara khusus menekankan perlindungan nyawa (hifz al-nafs) dengan mengatur kampanye untuk mematuhi protokol kesehatan ketat, membatasi peserta acara, dan mendorong kampanye daring. Meskipun terdapat pelanggaran, Bawaslu merespons dengan sanksi administratif dan pengawasan ketat, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hak demokrasi dan perlindungan kesehatan masyarakat. Penerapan prinsip maq{\=a}{\d s}id syar{\=i}?ah menegaskan perlunya melindungi kehidupan sebagai prioritas utama, sesuai dengan ajaran Islam dalam situasi krisis kesehatan global.}
}