eprintid: 68391
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12243
dir: disk0/00/06/83/91
datestamp: 2024-11-04 07:54:35
lastmod: 2024-11-04 07:54:35
status_changed: 2024-11-04 07:54:35
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: M. Waritsul Firdaus F., S.H., NIM.: 21203012072
title: INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTEK PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING LAMPUNG
ispublished: pub
subjects: 297.577
divisions: ilmu_sya
full_text_status: restricted
keywords: customary law; religious law; marriage
note: Pembimbing: Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Ag.,
abstract: Penelitian ini menelaah sisi interlegalitas antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktek perkawinan adat di Keratuan Melinting, Lampung. Keratuan Melinting, sebuah komunitas adat yang menerima pengaruh kuat dari penyebaran Islam, memiliki hukum lokal yang mengatur interaksi sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Seiring dengan penerimaan Islam, hukum Islam juga berperan dalam prosesi perkawinan. Masuknya Islam melahirkan dua ketentuan hukum yang saling tumpang tindih terutama dalam persoalan perkawinan. Dalam rangka menelaah persoalan tersebut, fokus penelitian ini adalah pertama, bagaimana realitas pelaksanaan perkawinan adat Keratuan Melinting? Kedua, bagaimana keterkaitan/persinggungan (interlegality) hukum Islam dan hukum adat dalam praktek perkawinan adat Keratuan Melinting? Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dipergunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian dan kesimpulan.
Penelitian ini sampai pada dua poin kesimpulan, yaitu (1) Pelaksanaan perkawinan adat di kalangan masyarakat adat Keratuan Melinting pada dasarnya terbagi dalam 2 bentuk perkawinan, yaitu sebambangan dan mufakat tuho. (2) Interlegalitas yang terjadi terutama dalam proses perkawinan adat Keratuan Melinting nampak pada sisi fundamental berupa penentuan dan pelaksanaan dau balak. Dalam masyarakat adat, besaran dau balak sudah ditentukan secara tertulis dalam pedoman masyarakat adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit besaran dau balak berubah yang terjadi karena kesadaran penuh bahwa Islam tidak menentukan batas minimal mahar. Hal ini menunjukan bahwa dua hukum yang saling tumpang tindih dan menembus satu sama lain dapat bersinergi dan membuka interaksi yang kemudian terlaksananya prosesi perkawinan adat khususnya Keratuan Melinting.
date: 2024-05-31
date_type: published
pages: 137
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: masters
thesis_name: other
citation:   M. Waritsul Firdaus F., S.H., NIM.: 21203012072  (2024) INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTEK PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING LAMPUNG.  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68391/1/21203012072_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68391/2/21203012072_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf