The repository administrator has not yet configured an RDF license.
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999 PASAL 12 (PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM)
Pendidikan diyakini sebagai mekanisme untuk melakukan mobilitas vertical secara cepat. Karena itu, berbagai upaya yang mengarah pada peningkatan akses pendidikan dilakukan banyak negara. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statisktik Nasional, angka kemiskinan masih berjumlah 34,96 juta orang. Sedangkan angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2008 berjumlah 9,39 juta jiwa dan kategori setengah menganggur berjumlah sekitar 30,6 juta orang. Senada hal itu, Komisi Nasional Hak Asasi Anak pada tahun 2007 melaporkan, Anak yang hidup di jalanan berjumlah 155.965 anak, anak terlantar 165.747, anak yang putus Sekolah Dasar (SD) 4.370.492 anak, putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) 18.296.332, dan putus sekolah Menengah Atas (SMA) 325.393. Dua hal di atas adalah gambaran ‘kabut gelap’ sedang melanda negeri ini, dimana hak memperoleh pendidikan formal masih rendah. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvesi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak sipil, dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana yang termaktub dalam undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12, pemerintah berkewajiban secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya. Amanat konstitusi tersebut juga selaras dengan pandangan Islam. Dalam Islam, pendidikan menduduki posisi strategis untuk mensemestakan ajaran Islam, sehingga dalam konteks individu, pendidikan termasuk salah satu asasi manusia. Penelitian ini bertumpu pada studi pustaka (library research), dengan fokus pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah filosofis approach yaitu memikirkan hakikat yang ada di dalam UU HAM pasal 12 tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumenter secara primer (UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12) dan sekunder (berbagai literatur seperti buku-buku dan hal lain yang terkait). Analisis data dilakukan dengan cara metode deskriptif analitik yaitu menggambarkan secara proporsional sesuatu yang diteliti serta menginterprestasi kondisi yang ada untuk selanjutnya di analisis secara holistik. Hasil penelitian ini menunjukkan: secara filosofis manusia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Di samping itu, sebagai lembaga sosial tertinggi, negara berkewajiban untuk menuhi, melindungi, dan memajukan hak-hak pendidikan warga negaranya. Namun pada kenyataannya, pemerintah belum menjalankan amanat konstitusi tersebut secara tuntas. Buktinya: pertama, masih rendahnya kesempatan warga negara memperoleh pendidikan. Kedua, terjadi ketimpangan aksessibilitas pendidikan pada jalur luar sekolah. Ketiga, kurikulum yang berjalan saat ini menunjukkan gejala irrelevan dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, evaluasi pendidikan belum mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana termaktub dalam fungsi pendidikan dan yang terakhir alokasi anggaran pendidikan yang belum memadai.
FAKULTAS ILMU TARBIYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999 PASAL 12 (PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM) (Text)
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999 PASAL 12 (PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM) (Other)
HTML Summary of #68446 UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999 PASAL 12 (PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM)
297.77 Pendidikan Agama Islam (Sekolah Islam, Pondok Pesantren, TPA, TPQ)