The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI ANAK PADA MASA COVID-19. (Studi Kasus di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang Tahun 2020-2023)
Berkaitan dengan meningkatnya penyebaran dan penularan Virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan adanya kekhawatiran di Masyarakat, termasuk kekhawatiran atas dikeluarkannya kebijakan oleh Pemerintah mengenai pengerluaran dan pembebasan Narapidana atau Anak dari Lembaga Pemasyarakatan saat pandemi. Adanya pro kontra yang terjadi di kalangan Masyarakat terhadap Narapidana yang mendapatkan program Bebas Bersyarat tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya bisa menerima kehadiran Narapidana anak karena kecemasaanya mereka bahwa Narapidana dan Anak tersebut akan melakukan tindak pidana kembali saat diluar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karen itu, dalam penelitian ini penyusun ingin membahas mengenai Pelaksanaan dan Pengawasan dari Program Asimilasi dan Bebas Bersyarat yang dilakukan oleh LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang terhadap Anak yang sudah mendapatkan program asimilasi dan bebas bersyarat pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah (file reseach) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Tipe penelitian ini dalah penelitian deskriptif analisis, yaitu menganalisis tentang pelaksanaan asimilasi dan bebas bersyarat di LPKA dan BAPAS. Teori yang digunakan adalah teori pembinaan dan teori reintegrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksaan asimilasi dan bebas bersyarat pada saat pandemi Covid-19 di LPKA Klas I Kutoarjo dilakukan sesuai peraturan yang sudah berlaku. Pelaksanaan Asimilasi dan bebas bersyarat terpenuhi jika syarat-syarat dari aturan tersebut sudah terpenuhi begitupun sebaliknya. Tetapi masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Bebas Bersyarat di LPKA Klas I Kutoarjo diantaranya: a) Tidak adanya penjamin, b) tidak adanya kejelasan Alamat yang dituju oleh Anak Didik Pemasyarakatan, c) adanya pro kontra di Masyarakat. Pembimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Magelang dilakukan dengan daring dan terjun langsung apabila dibutuhkan. Pelaksanaan Asimilasi dan Bebas Bersyarat di LPKA Klas I Kutoarjo dan BAPAS Kelas II Magelang telah berjalan dengan baik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 43 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, namun dalam pelaksanannya belum maksimal karena masih adanya hambatan yaitu tidak adanya penjamin, tidak adanya alat komunikasi (HP), Narapidana masih bergaul/berkomunikasi dengan teman yang memberikan pengaruh buruk.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI ANAK PADA MASA COVID-19. (Studi Kasus di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang Tahun 2020-2023) (Text)
PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI ANAK PADA MASA COVID-19. (Studi Kasus di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang Tahun 2020-2023) (Other)
HTML Summary of #68449 PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI ANAK PADA MASA COVID-19. (Studi Kasus di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang Tahun 2020-2023)