…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini adalah suatu studi analisis Tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Perspektif Politik Hukum Dan Siyasah dusturiyah. Tujuannya adalah untuk mengetahui, pertama, bagaimana pembentukan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif undang-undang otonomi; dan kedua, analisis siyasah dusturiyah terhadap pembentukan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Dalam pengumpulan data digunakan teknik penelitian pustaka sistematis. Selanjutnya, analisis data menggunakan deskriptif-analisis. Artinya, mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Disamping itu logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Singkatnya, Deduktif disebut juga dengan cara berfikir analitik dengan pengertian mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Induktif disebut juga dengan cara berfikir sintetik dengan arti mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua masih belum sesuai harapan, karena mengabaikan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 33 Ayat (2) tentang masa persiapan selama 3 tahun. Selain itu berdasarkan analisis siyasah dusturiyah bahwa pembentukan UU DOB Papua bisa dilihat menggunakan kaidah yang berlaku dalam ketatanegaraan Islam yaitu aspek musyawarah dan aspek kemaslahatan. Dalam aspek musyawarah, pembentukan UU DOB Papua sudah sesuai karena dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) sebagai representasi masyarakat. Sedangkan, aspek kemaslahatan, pembuatan UU DOB Papua tidak sesuai karena mengabaikan kondisi masyarakat asli Papua yang tergolong dalam MRP dan DPRP
date: 2024-03-25
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
has version: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
has published: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
has document: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
subject: Politik Islam dan Demokrasi

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
type: Document
has file: 17103060077_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA-1.pdf
has part: 17103060077_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA-1.pdf

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 17103060077 Muhammad Hidayat Dalimunte
type: Person
given name: NIM.: 17103060077
family name: Muhammad Hidayat Dalimunte

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
type: Document
is version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
is volatile version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
islightbox thumbnail version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
type: Document
is version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
is volatile version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
ispreview thumbnail version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
type: Document
is version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
is volatile version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
ismedium thumbnail version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
type: Document
is version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
is volatile version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
issmall thumbnail version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
type: Document
is version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
is volatile version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
islightbox thumbnail version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
type: Document
is version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
is volatile version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
ispreview thumbnail version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
type: Document
is version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
is volatile version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
ismedium thumbnail version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
type: Document
is version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
is volatile version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
issmall thumbnail version of: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #68549 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH
format: text/html
primary topic: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Politik Islam dan Demokrasi
type: Concept