eprintid: 68549
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 13169
dir: disk0/00/06/85/49
datestamp: 2024-11-13 01:54:33
lastmod: 2024-11-13 01:54:33
status_changed: 2024-11-13 01:54:33
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: 198307072023212034@uin-suka.ac.id
creators_name: Muhammad Hidayat Dalimunte, NIM.: 17103060077
title: UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH
ispublished: pub
subjects: StuPoliP
divisions: jur_pma
full_text_status: restricted
keywords: Daerah Otonomi Baru, Politik Hukum, Siyasah dusturiyah
note: Pembimbing: Udiyo Basuki, S.H., M.HUM
abstract: Penelitian ini adalah suatu studi analisis Tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Perspektif Politik Hukum Dan Siyasah dusturiyah. Tujuannya adalah untuk mengetahui, pertama, bagaimana pembentukan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif undang-undang otonomi; dan kedua, analisis siyasah dusturiyah terhadap pembentukan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Dalam pengumpulan data digunakan teknik penelitian pustaka sistematis. Selanjutnya, analisis data menggunakan deskriptif-analisis. Artinya, mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Disamping itu logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Singkatnya, Deduktif disebut juga dengan cara berfikir analitik dengan pengertian mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Induktif disebut juga dengan cara berfikir sintetik dengan arti mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua masih belum sesuai harapan, karena mengabaikan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 33 Ayat (2) tentang masa persiapan selama 3 tahun. Selain itu berdasarkan analisis siyasah dusturiyah bahwa pembentukan UU DOB Papua bisa dilihat menggunakan kaidah yang berlaku dalam ketatanegaraan Islam yaitu aspek musyawarah dan aspek kemaslahatan. Dalam aspek musyawarah, pembentukan UU DOB Papua sudah sesuai karena dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) sebagai representasi masyarakat. Sedangkan, aspek kemaslahatan, pembuatan UU DOB Papua tidak sesuai karena mengabaikan kondisi masyarakat asli Papua yang tergolong dalam MRP dan DPRP
date: 2024-03-25
date_type: published
pages: 107
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Muhammad Hidayat Dalimunte, NIM.: 17103060077  (2024) UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PAPUA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68549/1/17103060077_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA-1.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68549/2/17103060077_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf