The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID (STUDI PANITIA ZAKAT DI BEBERAPA MASJID KAPANEWON DEPOK SLEMAN)
Penelitian ini menunjukkan bahwa selama bulan Ramadhan beberapa masjid di Kapanewon Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih mengelola zakat, terutama untuk zakat fitrah. Praktik ini menunjukkan jelas bahwa pengelolaan zakat masjid tidak mematuhi peraturan fikih dan undang-undang. Meskipun masjid tersebut terletak di daerah perkotaan, hal ini tidak mempengaruhi kepatuhan hukum secara signifikan. Di antara penyebab utama kegagalan implementasi ini adalah kurangnya sosialisasi dari BAZNAS dan Kementerian Agama setempat, kurangnya penegakan hukum, masalah lingkungan, dan pandangan masyarakat. Di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak ditemukan pengelolaan zakat yang tidak diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat, seperti yang dilakukan Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Jendral Sudirman, Masjid Al-Huda dan Masjid Nur Farhan empat masjid ini tidak memiliki legalitas dari pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Bagimana tinjauan fikih terhadap panitia zakat tradisonal yang dibentuk saat bulan Ramadhan? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap panitia zakat tradisional yang dibentuk saat bulan Ramadhan? Mengapa panitia mengambil bagian dari zakat? Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Risearch) dan menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ulama terhadap amil, teori Lawrence Meir Friedman dan teori kepatuhan hukum. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam fikih dan undang-undang, di dalam fikih panitia tidak boleh mengambil bagian dari zakat, tidak boleh mencampurkan beras yang dizakatkan. Di dalam undang-undang berkaitan dengan legalitas amil zakat mengharuskan setiap lembaga untuk mendapatkan izin secara tertulis dari pihak yang berwenang melalui BAZNAS dan Kementerian Agama. Dalam penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat belum optimal akibat kurangnya dukungan dari masyarakat. Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Jendral Sudirman, Masjid Al-Huda dan Masjid Nur Farhan tidak memenuhi perizinan dari pejabat yang berwenang. Tidak adanya legalitas hukum yang sesuai dengan peraturan yang sah tidak mempengaruhi keberadaan masjid dalam mengelola zakatnya. Tindakan yang dilakukan panitia zakat dalam fikih telah melanggar hak muzakki karena telah mengambil zakat yang terkumpul, dengan kategori amil yang belum syar’i karena status amilnya belum terpenuhi secara mutlak. Sedangkan di dalam undang-undang panitia telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana paling lama satu (1) tahun dan dikenakan denda paling banyak 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 22203012026 Muhammad Shobirin, S.H
PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID (STUDI PANITIA ZAKAT DI BEBERAPA MASJID KAPANEWON DEPOK SLEMAN) (Text)
PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID (STUDI PANITIA ZAKAT DI BEBERAPA MASJID KAPANEWON DEPOK SLEMAN) (Other)
HTML Summary of #68768 PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID (STUDI PANITIA ZAKAT DI BEBERAPA MASJID KAPANEWON DEPOK SLEMAN)