%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Salsabila Wahyu Yuana, NIM.: 20103070010
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2024
%F digilib:68861
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K legal effectiveness; village land utilization; pemerintah desa
%P 153
%T EFEKTIVITAS HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68861/
%X Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa tanah desa dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari penyalahgunaan dan konflik yang mungkin timbul. Meski peraturan ini memiliki tujuan yang baik dan niat yang jelas, pelaksanaannya di Kalurahan Timbulharjo menghadapi beberapa tantangan signifikan. Di lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang ada dan ketentuan baru dari peraturan, serta kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai pentingnya izin dalam pemanfaatan tanah desa. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji efektivitas hukum dari Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 dengan fokus khusus pada pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Timbulharjo. Penelitian ini juga menilai regulasi ini dari perspektif maslahah mursalah.  Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian, yaitu deskriptif analitis. Sumber data pada penelitian ini, yaitu data primer meliputi wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Aset Desa, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Selain itu, juga terdapat bahan hukum sekunder: jurnal, buku, naskah akademik, atau hasil karya dari kalangan hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif maslahah mursalah, Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 dinilai efektif dalam memberikan manfaat luas dan kepastian hukum, yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan memaksimalkan kemaslahatan dan menghindarkan mudharat. Namun, di tingkat Kalurahan Timbulharjo, efektivitas pelaksanaan peraturan ini belum efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan ketentuan baru serta izin yang belum disesuaikan dengan regulasi terbaru. Untuk meningkatkan efektivitas peraturan ini, disarankan agar pemerintah Kalurahan Timbulharjo meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya izin, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta memperbaiki koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
%Z Pembimbing: Fitri Atur Arum, SH., MH., MSc