TY  - THES
N1  - Pembimbing: Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
ID  - digilib68988
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68988/
A1  - Fachrur Razi Purnama, S.H, NIM.: 22203012011
Y1  - 2024/09/25/
N2  - Indonesia bukan negara yang ikut serta dalam penandatanganan Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan produk hukum Internasional yang dihasilkan oleh United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi Indonesia tetap memberi perhatian khusus pada aspek hak asasi manusia, dalam hal ini bagi para pengungsi dan para pencari suaka. Instrumen hukum yang mengatur secara terbatas tentang pengungsi di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres tersebut secara normatif mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 25 hingga Pasal 27 Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Namun Peraturan Presiden ini, oleh banyak kalangan dipandang belum efektif mengakomodir berbagai kendala dan hambatan dalam penanganan masalah pengungsi di Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi data, mengklasifikasi data, mendeskripsikan data, menyajikan data dan interpretasi semua informasi yang telah dikumpulkan serta diseleksi secara selektif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri belum efektif digunakan dalam menangani pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya aspek-aspek yang tidak dimuat dalam Perpres ini, seperti batasan waktu pengungsi untuk tinggal di Indonesia, aturan hukum yang berlaku tegas terhadap pengungsi apabila melakukan pelanggaran pidana atau norma sosial di lingkungan tempat penampungan, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh para pegungsi, selain itu faktor masyarakat dan budaya juga memiliki andil yang kuat terhadap tidak efektifnya implementasi dari Perpres ini. Sedangkan menurut perspektif ma?la?ah mursalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh para ulama, seperti bersifat dar?riyyah, diyakini pasti, berlaku secara umum serta tidak bertentangan dengan syara?. Hadirnya Perpres ini adalah atas rasa kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak para pengungsi yang termasuk kedalam maq?sid syari?ah.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - presidential regulation; refugees; Lhokseumawe; maslahah mursalah
M1  - masters
TI  - EFEKTIVITAS PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016 DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LHOKSEUMAWE (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)
AV  - restricted
EP  - 159
ER  -