The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA
Pekerja sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan bagi setiap pekerja. BPJS Ketenagakejaan hadir untuk memberikan perlindungan bagi setiap pekerja melalui program-program yang ada, salah satunya ialah program JKK. Akan tetapi sering kali pekerja tidak mendapatkan hak-haknya karena kelalaian dari pemberi kerja. SPSI menyebutkan bahwa terdapat ribuan pekerja di Bantul yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta juga menyebutkan bahwa hingga oktober tahun 2024 kurang lebih ada tiga ribu perusahaan yang belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga mengakibatkan pekerja tidak dapat menikmati manfaat yang diberika oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja peserta program JKK di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta. Kedua, apa upaya yang dilakukan pekerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, ketiga, bagaimana penyelesaian yang diberikan oleh pemberi kerja agar pekerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan mengkaji teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta memberikan dua bentuk perlindungan hukum yakni secara preventif dan represif. Secara preventif memberikan sosialisasi kepada pekerja mandiri dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar agar patuh dalam menjalankan kewajibannya, dan melakukan kunjungan kepada perusahaan yang diketahui belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. secara represif BPJS Ketenagakerjaan memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang lalai dalam menjalankan kewajibannya berupa sanksi administratif, sanksi secara perdata, dan sanksi Pidana. Upaya yang dilakukan pekerja untuk mendapatkan haknya berupa JKK dengan cara mengajukan komplain kepada atasan di perusahaan atas keluhan karena tidak bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. setelah upaya yang dilakukan oleh pekerja, pihak pemberi kerja harus memberikan penyelesaian sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaiannya berupa mengganti semua biaya pengobatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, membayarkan semua tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan beserta dendanya, dan menanggung semua biaya pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21103040012 Dianyar Saidatul Husna
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA (Text)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA (Other)
HTML Summary of #69619 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA