The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TELAAH AUTOCRATIC LEGALISM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF DEMOKRASI
Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi warna dalam problematika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena tidak memenuhi unsur partisipasi masyarakat. Proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) hanya membutuhkan waktu 43 hari. Kedudukan IKN sebagai pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, tetapi kepala daerah setingkat menteri tanpa membutuhkan peran legislatif (DPRD) tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU IKN, jabatan Kepala Otorita IKN tidak sesuai prinsip demokrasi karena tidak melibatkan proses pemilihan suara masyarakat melalui pemilu dan adanya potensi untuk jabatan tak terbatas. Oleh karena itu penelitian ini akan menelaah autocratic legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi dan melihat dampak serta apa saja upaya pencegahan dari praktik autocratic legalism dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian pustaka (library research), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan sebagai teknik yang menggunakan norma hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik terdahulu yang berbasis dalam dokumen tertulis dalam pembuktian asumsi dasar penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis kemudian diterapkan dalam dalam suatu peristiwa hukum. Data kemudian dianalisis secara kualitatif demi memecah isu hukum yang ada dalam penelitian dan berakhir pada penarikan kesimpulan penelitian yang konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa autocratic legalism sebagai tindakan penyalahgunaan legitimasi kekuasan melalui hukum dalam pembuatan undang-undang baru, terlihat dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN terkait konsep otorita IKNus; Pasal 9 ayat (1) UU IKN berkaitan tentang proses pemilihan kepala otorita IKNus yang tidak demokratis; dan Pasal 10 ayat (1) UU IKN tentang masa jabatan otorita IKNus yang tak terbatas. Konsep demokrasi dilanggar melalui pengkerdilan partisipasi masyarakat dan akses publik terhadap proses pembentukan UU IKN yang singkat. Dampak apabila praktik autocratic legalism terus dibiarkan dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan; kemunduran demokrasi; dan krisis legitimasi. Atas dampak tak ditimbulkan dari autocratic legalism, maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: reformasi kelembagaan partai politik; mengubah paradigma para legislator dalam melaksanakan tugas membentuk peraturan perudang-undangan agar terhindar dari praktik autocratic legalism; dan penyediaan ruang publik sebagai ruang sosial sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan legislator dalam proses pembuatan kebijakan
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21103040088 Anida Sukma Tika Tania
TELAAH AUTOCRATIC LEGALISM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF DEMOKRASI (Text)
TELAAH AUTOCRATIC LEGALISM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF DEMOKRASI (Other)
HTML Summary of #69633 TELAAH AUTOCRATIC LEGALISM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF DEMOKRASI