relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69647/
title: DOKTRIN HAWEAR DALAM PERDA KOTA TUAL NO 04  TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  HAWEAR SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANGSUNGAN  HIDUP
creator: Fakhrurrozi Kabalmay, NIM.: 22203011101
subject: 343.07 Hukum Ekonomi
description: Masalah kerusakan ekosistem di Kei Kota Tual ditandai dengan terjadi  penutupan karang akibat dari kerusakan karang yang begitu parah dengan perkiraan  angka angka 9,96 – 45,28 % penyebab kerusakan pada terumbu karang tersebut  karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan, penggunaan racun  dalam penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang secara ilegal. Kerusakan ini  berpengaruh terhadap aspek ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil laut.  Pemaparan problematika ini bertentangan dengan kyakinan tradisional masyarakat  adat Kei dalam mengelola sumberdaya alam, yaitu doktrin hawear atau sasi (tanda  larangan) yang merupakan pengejawantahan dari pasal 7 hukum larvul ngabal  yakni hira ini tub fo ihni it did fo itdid (milik orang adalah milik dia dan milik kita  tetap milik kita) selain itu doktrin hawear juga bersumber dari falsafah adat leluhur  itdok fo ohoi itmian fo nuhu (mendiami atau menempati kampung dimana hidup  dan makan dari alam atau tanahnya). Karena dinilai efektif maka diterbitkanlah  PERDA No. 04 tahun 2013 tentang Hawear. Penelitian ini bertujuan melihat  pelaksanaan Hawear di Tual dan penerapannya menurut PERDA Hawear serta  implikasi Hawear terhadap pembangunnan kota Tual.  Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang bersifat (librarry research)  studi kepustakaan yang memakai sumber data primer diantaranya, buku Hawear di  kepulauan Kei, Dokumen Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2013 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Hawear Atau Nama Lain Dalam Wilayah Kota Tual,  pendekatan yang digunakan adalah konsep maqasid syari’ah Iman As-  Syatibhi. Penelitian memperoleh data lainnya dari observasi buku, jurnal, dan  jurnal-jurnal mengenai hawear.  Hasil penelitian, (1) pemasangan hawear terdiri dari 2 upacara yaitu upacara  pemasangan dan pencabutan hawear, proses awal ritual dilakukan dengan do’a  bersama, selanjutnya proses penancapan daun kelapa sebagai simbol larangan  beraktifitas sampai tiba masa panen, proses yang terakhir adalah buka sasi yang  diawali dengan pembacaan do’a untuk memohon hasil yang baik, selanjutnya  simbol sasi akan dicabut, artinya bahwa sudah boleh melakukan aktivitas memanen  hasil laut, penyelaman pertama diperuntukan bagi masyarakat sedangkan  penyelaman kedua diperuntukan terhadap kebutuhan pembangunan infarstruktur  dll. (2) proses pelaksanaan menurut perda No. 04 bahwa peran pemerintah daerah  dan lembaga adat memiliki peran penting dalam dalam pelaksanaan, pengawasan  dan pengendalian pelaksanaan hawear yang ditandai dengan koordinasi berjenjang  dalam pelaksanaan, mencatat perencanaan pelaksanaan hawear dan pemberian  sanksi adat dan denda bagi setiap pelanggaran. (3) pelaksaan hawear selaras dengan  konsep maqasid syari’ah diantanya mewujudkan maslahah daruriyyah berupa  tersedianya sumberdaya alam sehingga kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi,  maslahah ajiyyah hawear memiliki implaksi terhadap pemenuhan ekonomi  kemasyarakatan, maslahah tahsiniyyah pelaksanaan hawear juga memberikan  nilai-nilai estetik dalam kehidupan masyarakat berupa mengurangi tindak  pencurian, gotong royong dan membentuk kehidupan yang lebih harmonis
date: 2024-09-11
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69647/1/22203011101_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69647/2/22203011101_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Fakhrurrozi Kabalmay, NIM.: 22203011101  (2024) DOKTRIN HAWEAR DALAM PERDA KOTA TUAL NO 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAWEAR SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP.  Diploma thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.