The repository administrator has not yet configured an RDF license.
DOKTRIN HAWEAR DALAM PERDA KOTA TUAL NO 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAWEAR SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP
Masalah kerusakan ekosistem di Kei Kota Tual ditandai dengan terjadi penutupan karang akibat dari kerusakan karang yang begitu parah dengan perkiraan angka angka 9,96 – 45,28 % penyebab kerusakan pada terumbu karang tersebut karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan, penggunaan racun dalam penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang secara ilegal. Kerusakan ini berpengaruh terhadap aspek ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil laut. Pemaparan problematika ini bertentangan dengan kyakinan tradisional masyarakat adat Kei dalam mengelola sumberdaya alam, yaitu doktrin hawear atau sasi (tanda larangan) yang merupakan pengejawantahan dari pasal 7 hukum larvul ngabal yakni hira ini tub fo ihni it did fo itdid (milik orang adalah milik dia dan milik kita tetap milik kita) selain itu doktrin hawear juga bersumber dari falsafah adat leluhur itdok fo ohoi itmian fo nuhu (mendiami atau menempati kampung dimana hidup dan makan dari alam atau tanahnya). Karena dinilai efektif maka diterbitkanlah PERDA No. 04 tahun 2013 tentang Hawear. Penelitian ini bertujuan melihat pelaksanaan Hawear di Tual dan penerapannya menurut PERDA Hawear serta implikasi Hawear terhadap pembangunnan kota Tual. Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang bersifat (librarry research) studi kepustakaan yang memakai sumber data primer diantaranya, buku Hawear di kepulauan Kei, Dokumen Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Atau Nama Lain Dalam Wilayah Kota Tual, pendekatan yang digunakan adalah konsep maqasid syari’ah Iman As- Syatibhi. Penelitian memperoleh data lainnya dari observasi buku, jurnal, dan jurnal-jurnal mengenai hawear. Hasil penelitian, (1) pemasangan hawear terdiri dari 2 upacara yaitu upacara pemasangan dan pencabutan hawear, proses awal ritual dilakukan dengan do’a bersama, selanjutnya proses penancapan daun kelapa sebagai simbol larangan beraktifitas sampai tiba masa panen, proses yang terakhir adalah buka sasi yang diawali dengan pembacaan do’a untuk memohon hasil yang baik, selanjutnya simbol sasi akan dicabut, artinya bahwa sudah boleh melakukan aktivitas memanen hasil laut, penyelaman pertama diperuntukan bagi masyarakat sedangkan penyelaman kedua diperuntukan terhadap kebutuhan pembangunan infarstruktur dll. (2) proses pelaksanaan menurut perda No. 04 bahwa peran pemerintah daerah dan lembaga adat memiliki peran penting dalam dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan hawear yang ditandai dengan koordinasi berjenjang dalam pelaksanaan, mencatat perencanaan pelaksanaan hawear dan pemberian sanksi adat dan denda bagi setiap pelanggaran. (3) pelaksaan hawear selaras dengan konsep maqasid syari’ah diantanya mewujudkan maslahah daruriyyah berupa tersedianya sumberdaya alam sehingga kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi, maslahah ajiyyah hawear memiliki implaksi terhadap pemenuhan ekonomi kemasyarakatan, maslahah tahsiniyyah pelaksanaan hawear juga memberikan nilai-nilai estetik dalam kehidupan masyarakat berupa mengurangi tindak pencurian, gotong royong dan membentuk kehidupan yang lebih harmonis
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DOKTRIN HAWEAR DALAM PERDA KOTA TUAL NO 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAWEAR SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP (Text)
DOKTRIN HAWEAR DALAM PERDA KOTA TUAL NO 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAWEAR SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP (Other)
HTML Summary of #69647 DOKTRIN HAWEAR DALAM PERDA KOTA TUAL NO 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAWEAR SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP