The repository administrator has not yet configured an RDF license.
SPIONASE PRESIDEN JOKOWI ATAS DATA INTELIJEN PARTAI POLITIK
Keamanan negara merupakan hal penting yang menjadi perhatian bagi setiap negara. Oleh karena itu setiap negara harus mempersiapkan rencana yang matang untuk menanggulangi terjadinya ancaman yang akan terjadi. Salah satu cara untuk mempersiapkan rencana adalah dengan melakukan spionase terhadap pihak-pihak yang dianggap bisa mengganggu keamanan negara, baik itu dari pihak luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Spionase sendiri bukanlah hal yang baru terjadi melainkan merupakan suatu yang sudah lumrah terjadi, salah satu contohnya misal spionase yang dilakukan oleh presiden terhadap partai politik yang mana presiden memiliki data intelijen partai politik. Hal tersebut memunculkan perdebatan apakah kewenangan yang dilakukan oleh presiden atas data intelijen partai politik merupakan hal yang wajar dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini berupaya menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana pandangan teori kewenangan terhadap kepemilikan data intelijen partai politik oleh Presiden? bagaimana kewenangan kepemilikan data intelijen partai politik oleh presiden perspektif hak asasi manusia? Bagaiamna pandangan teori pembatasan hak asasi manusia terhadap kewenangan kepemilikan data intelien oleh presiden? Penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan atau catatan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, perpektif hak asasi manusia (HAM) dan teori pembatasan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan kerangka penelitian yang dilakukan secara sistematis, hasil penelitian mencakup 3 (tiga) kesimpulan sebagai temuan dalam pengembangan studi hukum tata negara Islam. Temuan pertama ialah analisis teori kewenangan, bahwa kewenangan kepemilikan data intelijen oleh presiden memang aturannya namun tetapk dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan diperuntukkan untuk kepentingan penegakan hukum serta kemanan nasional. Temuan kedua, perspektif HAM dalam Islam memandang bahwa kewenangan kepemilikan data intelijen partai politik oleh presiden jika dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka akan melanggar hak privasi orang lain yang merupakan pelanggaran terhadap jiwa (martabat) dan keadilan dalam pandangan Islam. Temuan ketiga, bahwa teori pembatasan HAM memandang bahwa kewenangan kepemilikan data intelijen partai politk oleh presiden tidak dapat dibenarkan jika bukan untuk kepetingan keamanan negara.
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SPIONASE PRESIDEN JOKOWI ATAS DATA INTELIJEN PARTAI POLITIK (Text)
SPIONASE PRESIDEN JOKOWI ATAS DATA INTELIJEN PARTAI POLITIK (Other)
HTML Summary of #69837 SPIONASE PRESIDEN JOKOWI ATAS DATA INTELIJEN PARTAI POLITIK