…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)
type: Thesis
type: Article
abstract: Botox atau Botulinum toxin tipe A, merupakan inovasi penting dalam bidang kecantikan dan medis yang telah memicu perdebatan mengenai status kehalalannya, khususnya antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. MUI, melalui Fatwa Nomor 21 Tahun 2020, membolehkan suntik botox untuk kecantikan dan perawatan dengan syarat tertentu, sementara Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 mengharamkan penggunaan suntik botox untuk tujuan kecantikan dan perawatan. Perbedaan keputusan tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam, Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa serta mengkaji metode istinbāṭh hukum yang mendasari keputusan masing-masing lembaga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif komparatif, dengan fokus utama pada analisis dan perbandingan hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fikih. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari fatwa resmi yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Penelitian ini menggunakan metode qiyās. Dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Nomor 599 Tahun 2021 tentang hukum suntik botox untuk kecantikan dan perawatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perbedaan fatwa disebabkan oleh pandangan terhadap bahan dan proses pembuatan botox, pandangan syariat terkait perubahan fisik, serta perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan. Kedua, MUI mengaplikasikan qiyās dengan menganalogikan botox pada hidung palsu Arfajah bin As’ad yang diizinkan Nabi. Sebaliknya, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengaplikasikan qiyās den…
date: 2024-12-24
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
has version: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
has published: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
has document: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
subject: 297.488 Fatwa Ulama
subject: 297.8 Sekte-sekte dalam Islam (Perbandingan Mahzab, Fatwa Ulama)

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
type: Document
has file: 20103060057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 20103060057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 20103060057 Ditia Maulidah Hani
type: Person
given name: NIM.: 20103060057
family name: Ditia Maulidah Hani

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
type: Document
is version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
is volatile version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
islightbox thumbnail version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
type: Document
is version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
is volatile version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
ispreview thumbnail version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
type: Document
is version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
is volatile version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
ismedium thumbnail version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
type: Document
is version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
is volatile version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
issmall thumbnail version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
type: Document
is version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
is volatile version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
islightbox thumbnail version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
type: Document
is version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
is volatile version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
ispreview thumbnail version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
type: Document
is version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
is volatile version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
ismedium thumbnail version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)

HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Other)
type: Document
is version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
is volatile version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)
issmall thumbnail version of: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA) (Text)

HTML Summary of #69851 HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)
format: text/html
primary topic: HUKUM SUNTIK BOTOX UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)

297.488 Fatwa Ulama
type: Concept

297.8 Sekte-sekte dalam Islam (Perbandingan Mahzab, Fatwa Ulama)
type: Concept