eprintid: 69866
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12243
dir: disk0/00/06/98/66
datestamp: 2025-02-06 07:07:28
lastmod: 2025-02-06 07:07:28
status_changed: 2025-02-06 07:07:28
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: Abdullah Athif, NIM.: 19103070025
title: IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI LAPANGAN: KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA)
ispublished: pub
subjects: 364.1323
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: corruption; reporting; Siyasah Dusturiyah; tindak pidana
note: Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
abstract: Penelitian ini di latar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang mana peraturan ini mengatur tentang cara masyarakat mengadukan adanya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat terimplementasi dengan baik khususnya di Yogyakarta. Dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam melakukan pelaporan tindak pidana korupsi. adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan dilaksanakannya wawancara dengan pihak kejaksaan tinggi Yogyakarta.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan dan kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang akan diperoleh dari data primer dan sekunder, diantaranya yakni hasil observasi atau pengamatan, wawancara terhadap Bagian Pidana Khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Bagian Aduan Masyarakat (Humas), serta dokumentasi.
Adapun hasil dari penelitian dari penulis, pelaporan tindak pidana korupsi di Yogyakarta mengalami banyak kendala, seperti takutnya masyarakat terhadap tersangka, kurangnya kesadaran akan hhukum, takut tidak mendapatkan perlindungan hukum, kurangnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kejaksaan tinggi Yogyakarta. Penelitian dalam kajian siyasah dusturiyah, seusai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar, yang berarti berlomba menuju kebaikan dan menjauhi dari segala sesuatu yang munkar.
date: 2024-09-02
date_type: published
pages: 158
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Abdullah Athif, NIM.: 19103070025  (2024) IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI LAPANGAN: KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69866/1/19103070025_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69866/2/19103070025_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf