The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PERBANDINGAN ERA REZIM UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH)
Pemerintahan desa adalah sub sistem dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi desa memberikan hak dan kewenangan bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintahan desa juga dilengkapi dengan eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif adalah Kepala desa dan jajaran perangkatnya, sedangkan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tugas dan fungsi yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengganti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sistem keterwakilan menjadi permusyawaratan. UU ini menegaskan bahwa tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada dua yakni menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah bentuk penyempurnaan dari UU yang pernah berlaku sebelumnya tentang Desa. UU No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji perbandingan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk menguraikan peluang UU mana yang kemudian lebih relevan dan digunakan dengan melihat dampak atau kelebihan dan kekurangan kedua Undang-Undang terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan 2 (dua) teori yakni teori otonomi desa dan teori keislaman yakni Siyasah Tasyri’iyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendeketan historis (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative aproach). Hasil kajian skripsi ini berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwasanya perubahan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kedua produk hukum pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan di setiap sisinya. Selain itu, dianalisis menggunakan metode keislaman yaitu Siyasah Tasyri’iyah sebagai lembaga legislatif tingkat desa tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) relevan dan sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman dan asas pembentukan peraturan hukum dalam islam, yang tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi ummat.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PERBANDINGAN ERA REZIM UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH) (Text)
PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PERBANDINGAN ERA REZIM UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH) (Other)
HTML Summary of #70036 PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PERBANDINGAN ERA REZIM UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH)