eprintid: 70061
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12460
dir: disk0/00/07/00/61
datestamp: 2025-02-12 06:30:17
lastmod: 2025-02-12 06:30:17
status_changed: 2025-02-12 06:30:17
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muh.khabib@uin-suka.ac.id
creators_name: Muhamad Azmi, NIM.: 22203012095
title: DISKURSUS KHILAFAH DAN DEMOKRASI PERSPEKTIF KIAI PESANTREN SALAF DAN KELOMPOK WAHABI KOTA JAMBI
ispublished: pub
subjects: isl_dem
divisions: ilmu_sya
full_text_status: restricted
keywords: Khilafah, Demokrasi, Sosiologi Pengetahuan, Relasi Agama Dan Negara, Pesantren Salaf, Wahabi
note: Dr. Ahnad Yani Anshori, M.Ag.
abstract: Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya diskursus tentang khilafah dan demokrasi di indonesia yang seringkali memicu polemik di tengah masyarakat. Fenomena ini terlihat dalam berbagai forum keagamaan, media sosial, hingga ranah politik, dimana konsep khilafah diperdebatkan sebagai alternatif sistem pemerintahan. Di sisi lain demokrasi yang menjadi sistem politik Indonesia dianggap sebagian kalangan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kota Jambi, Sebagai daerah yang memiliki tradisi Islam yang kuat, menjadi arena menarik untuk meneliti pandangan dua kelompok yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu kiai pesantren salaf dan kelompok Wahabi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedua kelompok tersebut memaknai konsep khilafah dalam hubungannya dengan demokrasi dan konteks ke indonesiaan, serta mencari titik temu yang dapat mendukung harmoni dalam hubungan agama dan negara. Pendekatan teori-teori yang digunakan adalah teori sosiologi pengetahuan feter L. berger untuk memaparkan pengaruh konteks sosial, budaya, dan sejarah terhadap pemikiran kedua kelompok. Teori relasi agama dan negara oleh Munawir Sjadzali juga digunakan untuk menganalisis sikap politik kedua kelompok dalam memahami hubungan antara nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi. Kiai pesantren salaf cenderung bersikap moderat, menekankan fleksibilitas hukum Islam, dan melihat demokrasi sebagai sistem yang dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai keislaman. Sebaliknya, kelompok Wahabi lebih berfokus pada literalitas teks agama, tetapi tetap mempertimbangkan konteks sosial dalam penerapan nilai-nilai Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua kelompok sepakat bahwa Islam tidak secara eksplisit memerintahkan pendirian khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan. Mereka memahami bahwa sistem pemerintahan Islam bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip Syariah yaitu kemaslahatan. Pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya perdebatan mengenai relasi agama dan negara diIndonesia, sekaligus menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
date: 2025-01-13
date_type: published
pages: 146
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: masters
thesis_name: other
citation:   Muhamad Azmi, NIM.: 22203012095  (2025) DISKURSUS KHILAFAH DAN DEMOKRASI PERSPEKTIF KIAI PESANTREN SALAF DAN KELOMPOK WAHABI KOTA JAMBI.  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70061/1/22203012095_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70061/2/22203012095_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf