%A NIM.: 21103050052 Raynad Kafin Mubarok
%O Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
%T ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN HAMIL DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (STUDI PENETAPAN NOMOR 0039/PDT.P/2024/PA.KLT)
%X Permohonan dispensasi kawin adalah mekanisme hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama
untuk memberikan izin menikah bagi individu yang belum mencapai usia minimal sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Dispensasi ini menjadi solusi dalam kasus-kasus tertentu, seperti
kehamilan di luar nikah, yang memerlukan perhatian khusus. Namun, pengadilan tidak selalu
menerima permohonan tersebut, terutama ketika syarat-syarat hukum tidak terpenuhi atau jika
pertimbangan kemaslahatan menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak sesuai untuk
dilangsungkan. Hal ini mencerminkan peran pengadilan dalam melindungi hak anak dan
mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang dilakukan dengan menganalisis
ketentuan hukum yang berlaku terkait dispensasi kawin, terutama UU No. 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan serta peraturan turunannya, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun
2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini bersifat
doktrinal, di mana data utama diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap pertimbangan
hakim dalam menafsirkan aturan hukum serta mengkaji prinsip perlindungan anak dan
pencegahan perkawinan dini..
Dalam penetapan hakim Nomor 0039/Pdt.P/2024/PA.Klt, permohonan dispensasi kawin ditolak
karena tidak adanya alasan mendesak yang membenarkan pernikahan dini. Hakim
mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia
minimal pernikahan 19 tahun, untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon
mempelai. Pada kasus FNA dan FPP, yang masing-masing berusia 15 tahun, hakim menilai bahwa
pernikahan dini berisiko menghambat pendidikan dan masa depan mereka. Alasan hubungan
seksual yang telah terjadi pun dinilai tidak cukup mendesak, melainkan mencerminkan kurangnya
pengawasan orang tua. Putusan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mencegah
pernikahan dini demi melindungi hak anak dan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal.
%K Dispensasi Kawin, Pernikahan Dini, Hukum Positif, Perlindungan Anak
%D 2025
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib70268