The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PEMBENTUKAN KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI MENJADI TAMAN NASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pengelolaan dengan sistem zonasi ini terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Pada Tanggal 4 Mei 2004, dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor SK.134/MENHUT-IV2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam Dan Ta.man Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Kepmenhut ini merupakan penetapan sebuah manajemen pengelolaan suatu kawasan, yaitu merubah fungsi pengelolaan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam menjadi satu fungsi pengelolaan, yaitu Taman Nasional. Tujuan utama dari Taman Nasional adalah dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dengan memperhatikan tiga aspek pokok, yaitu; aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Na.mun, keluarnya SK ini mendapatkan protes dari warga setempat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Kemudian para pakar dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta juga melakukan hal serupa. Kajian ini mengangkat kajian pokok sebagai topik kajian dan analisis, yaitu pandangan hukum Islam tentang pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Ta.man Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana sumber-sumber yang penyusun gunakan adalah buku, Undang-undang, bahan pustaka, maupun media masa yang yang punya relevansi dengan penelitian ini. Dari pembahasan dan analisis, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa, pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Ta.man Nasional melalui Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 tidak didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Hal ini bertentangan dengan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Selain itu, juga tidak melibatkan masyarakat dan hal ini bertentangan dengan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam pembuatan zonasi TNGM juga tidak melibatkan masyarakat dan menjadikan sebagian besar kawasan sebagai zona yang tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah sejak lama menggantungkan hidup dengan mencari rumput untuk pakan temak. Disisi lain, diberikannya zona pemanfaatan pasir dan jika dilihat secara keseluruhan, sebagian besar lokasi penambangan pasir tidak masuk dalam zonasi TNGM padahal aktivitas penambangan pasir ini sudah terbukti menimbulkan kerusakan dan hilangnya daerah resapan air yang dususul dengan beberapa mata air berhenti mengalir. Dengan demikian TNGM merupakan perantara (wasilah) munculnya kemadharatan karena hilangnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam maupun dengan memberikan ruang adanya kerusakan. Menimbulkan kemadharatan adalah haram hukumnya menurut hukum Islam, dan jalan yang membawa kemadharatan juga haram hukumnya.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 99373690 Mochamad Ichwanul Muslimin
PEMBENTUKAN KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI MENJADI TAMAN NASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Text)
PEMBENTUKAN KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI MENJADI TAMAN NASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)
HTML Summary of #70444 PEMBENTUKAN KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI MENJADI TAMAN NASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM