The repository administrator has not yet configured an RDF license.
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Kebijakan negara yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Enam Pejabat tentang larangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI), penggunaan simbol, dan atribut FPI mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai contoh konkret dari interaksi antara prinsip negara yang mengutamakan ketertiban sosial, stabilitas politik, dan kebebasan beragama, serta pengaruh agama dalam kebijakan publik. Kemudian menjadi pertanyaan sekaligus tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah bagaimana hubungan negara dan agama di Indonesia tercermin dalam surat keputusan tersebut. Selain itu, penting untuk mengkaji apakah kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan perlunya negara untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umat, namun tetap menghormati hak-hak individu dalam mempraktikkan agama mereka. Dengan menggunakan metode penelitian sosio yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menjawab bagaimana hubungan negara dan agama dalam SKB larangan FPI dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama dalam konteks SKB Larangan FPI menunjukkan adanya pertentangan. Negara, melalui SKB tersebut, ingin membubarkan FPI dalam segala bentuknya karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Sebaliknya, FPI sebagai organisasi yang melambangkan agama ingin tetap eksis dan melanjutkan kegiatannya di Indonesia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Meski begitu, pembubaran ini dibenarkan secara hukum sebagai upaya pemerintah menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersatuan NKRI. Kebebasan beragama telah terjamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, begitu pun dengan hak untuk berkumpul, berserikat dan berekspresi terjamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Negara harus menjamin kebebasan tersebut, selama kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban atau keharmonisan sosial. Namun apabila terbukti mengganggu atau melanggar HAM warga negara lainnya, hak yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dapat dibatasi oleh negara karena bukanlah hak mutlak, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945. Namun, dengan dibubarkannya FPI dalam SKB tersebut, hubungan antara negara dan agama digambarkan sebagai hubungan yang saling bertentangan. Di samping itu, hubungan negara dan agama di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah yakni: prinsip keadilan (al-adl), partisipasi (musharakah), representasi (wakalah).
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Text)
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Other)
HTML Summary of #70467 HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH