The repository administrator has not yet configured an RDF license.
STATUS HUKUM PERALIHAN HAK SEWA LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS TROTOAR GRHA SABHA PRAMANA UGM)
Kebutuhan ekonomi masyarakat terus meningkat, mendorong banyak orang untukberwirausaha, salah satunya dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (Selanjutnya disebut PKL). Namun, lokasi berjualan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan usaha mereka. Banyak PKL memilih trotoar atau bahu jalan sebagai lokasi berdagang karena dianggap strategis dan ramai dengan arus lalu lintas, yang berpotensi menarik lebih banyak pelanggan. Fenomena penggunaan trotoar oleh PKL ini dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk di trotoar Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (Selanjutnya disebut UGM). Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah penggunaan trotoar sebagai lapak berjualan oleh PKL, yang memunculkan pertanyaan: Bagaimana praktik sewa menyewa lapak di trotoar Graha Sabha Pramana UGM? Dan bagaimana status hukum pengalihan hak sewa lapak PKL di lokasi tersebut? Masalah ini dianalisis dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan fokus pada keabsahan akad atau transaksi dalam penggunaan trotoar sebagai lapak berjualan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalan penelitian lapangan atau field research. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pengurus paguyuban, pedagang kaki lima dan, Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Keja dan Lingkungan (Selanjunya disebut PK4L) UGM. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan penelitian analitik-komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang praktik pengalihan hak sewa dan analisis hukum dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lapak PKL di trotoar Graha Sabha Pramana UGM tidak dikenakan biaya sewa bagi pedagang lama yang termasuk anggota paguyuban terhitung sejak pertama kali dibentuk tahun 2003. Namun, jika ada pedagang baru yang ingin berjualan, mereka harus melalui prosedur yang melibatkan paguyuban. Paguyuban bertugas mencarikan lapak dari pedagang lama yang sudah tidak berjualan, dan pedagang baru diwajibkan membayar uang sewa sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan status hukum pengalihan hak sewa lapak pedagang kaki lima di trotoar Graha Sabha Pramana UGM menurut perspektif hukum Islam dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Fokus utama terletak pada kejelasan manfaat dan kesepakatan para pihak, tanpa mempersoalkan status kepemilikan trotoar. Sebaliknya, dalam perspektif hukum positif, transaksi ini tidak sah karena bertentangan dengan aturan penggunaan fasilitas umum dan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
STATUS HUKUM PERALIHAN HAK SEWA LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS TROTOAR GRHA SABHA PRAMANA UGM) (Text)
STATUS HUKUM PERALIHAN HAK SEWA LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS TROTOAR GRHA SABHA PRAMANA UGM) (Other)
HTML Summary of #70473 STATUS HUKUM PERALIHAN HAK SEWA LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS TROTOAR GRHA SABHA PRAMANA UGM)