eprintid: 70516
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12243
dir: disk0/00/07/05/16
datestamp: 2025-03-12 07:56:32
lastmod: 2025-03-12 07:56:32
status_changed: 2025-03-12 07:56:32
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: Karimah, NIM.: 20103060055
title: HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA
ispublished: pub
subjects: 346.01
divisions: jur_pma
full_text_status: restricted
keywords: marriage; teleconferencing media; maslahah mursalah; Nahdlatul Ulama
note: Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
abstract: Perkembangan teknologi komunikasi, seperti media telekonferensi, telah membawa perubahan signifikan dalam tata cara pelaksanaan akad nikah, terutama selama pandemi COVID-19 atau dalam kondisi tertentu yang menghalangi pertemuan fisik. Namun, penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah menimbulkan perbedaan pandangan terkait keabsahan hukum, khususnya dalam memenuhi syarat ittihad al-majlis. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi dari perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dengan fokus pada penerapan teori maslahah mursalah.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis-komparatif. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis pandangan kedua lembaga, sementara teori maslahah mursalah diaplikasikan untuk menilai sejauh mana akad nikah daring dapat memenuhi kemaslahatan umat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Data primer penelitian ini berupa fatwa dari Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, sedangkan data sekunder berupa literatur terkait hukum akad nikah dan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia membolehkan akad nikah menggunakan media telekonferensi dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta adanya jaminan keamanan hukum dan administratif. Kebijakan ini didasarkan pada penerapan maslahah mursalah, di mana akad nikah daring dianggap dapat membawa manfaat besar dalam situasi darurat atau kesulitan geografis. Sebaliknya, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyatakan akad nikah daring tidak sah karena tidak memenuhi syarat ittihad al-majlis secara fisik. Lembaga ini menilai bahwa kemaslahatan dari penggunaan media telekonferensi tidak cukup kuat untuk mengesampingkan syarat kehadiran fisik dalam akad nikah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perbedaan metode istinbath hukum dan penafsiran maslahah mursalah yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masing-masing wilayah.
date: 2025-01-17
date_type: published
pages: 108
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Karimah, NIM.: 20103060055  (2025) HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70516/1/20103060055_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70516/2/20103060055_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf