@phdthesis{digilib70762,
           month = {March},
           title = {DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HAK GUNA USAHA (HGU) DAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI IBU KOTA NUSANTARA},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 21103040162 Raihanah Husna Srisantosa},
            year = {2025},
            note = {Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.},
        keywords = {Disharmoni, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70762/},
        abstract = {Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebagai dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam menghadapi pembangunan ibu kota baru, modal menjadi aspek yang penting dan sangat diperlukan. Pemerintah dengan gencar memberikan kemudahan-kemudahan yang bertujuan untuk dapat menarik minat investor salah satunya dengan pemberian HGU dan HGB yang berjangka waktu sangat panjang. Secara hukum, Indonesia memiliki sebuah perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ada disharmoni atau ketidakselarasan dalam pengaturan jangka waktu HGB dan HGU di Ibu Kota Nusantara dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Ketentuan yang mengatur pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang mencapai hingga satu abad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan UU IKN yang menyimpangi UUPA dan mengukur validitas dari UU IKN terhadap penyimpangan tersebut berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Adapun penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, serta literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan UU IKN terhadap UUPA yaitu UUPA diposisikan sebagai undang-undang pokok atau undang-undang payung, sehingga memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang lain. Dengan demikian, dalam mengatur tentang ibu kota negara harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip agraria yang diatur dalam UUPA. Kedudukan UU IKN yang secara substansi mengatur HGU dan HGB yang menyimpangi UUPA apabila didasarkan pada asas lex specialis derogat legi generali, karena UU IKN tergolong peraturan yang diberikan mandat khusus dan kewenangan otonomi khusus, yang menurut pandangan kategori peraturan perundang-undangan Jimlly Asshiddiqie peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan wilayah berlakunya, serta faktor ekonomi investasi guna mendukung proses pembangunan di IKN. Walaupun pemberian HGU dan HGB yang berjangka waktu panjang tersebut bisa pula berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif.}
}