The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI “STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”
Pengguguran kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena tindakan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Permasalahan aborsi menjadi sebuah fenomena yang krusial karena berhubungan dengan hak hidup seseorang. Beberapa undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban atas kasus tindak pidana aborsi yaitu diantara-Nya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun telah diatur dalam beberapa undang-undang tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku, namun dalam implementasinya masih terdapat kasus tindak pidana aborsi pada mahasiswi yang belum terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait penegakan hukum oleh kepolisian Yogyakarta terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan secara langsung atau dengan melakukan wawancara terhadap peristiwa atau orang tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan sistem wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, penyidik Polresta Sleman, dan konselor UPT PPA Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Adapun kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dan retributif (absolut). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penyusun, maka diperoleh kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum oleh kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, sedangkan penyidikan yaitu melakukan penggalian kubur terhadap janin yang disebut sebagai proses ekshumasi dan melakukan visum terhadap korban. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat terkait terjadinya tindak pidana aborsi dengan persyaratan membawa bukti permulaan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi menurut penyidik kepolisian yaitu dengan cara melalui proses hukum, di mana pihak kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Setelah itu pelaku dapat ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan melalui kejaksaan untuk mendapatkan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku yakni sesuai Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. Selama proses tersebut, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak pelaku, memastikan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI “STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” (Text)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI “STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” (Other)
HTML Summary of #70796 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI “STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”