The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIII/2015
Penelitian ini membahas fenomena politik dinasti di Indonesia pasca reformasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015, yang membatalkan larangan pencalonan kepala daerah dengan hubungan keluarga terhadap petahana. Putusan ini menjadi titik balik penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia karena membuka peluang lebih besar bagi praktik politik dinasti. Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait pengaruhnya terhadap keadilan politik, meritokrasi, dan kualitas demokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka. Data yang dianalisis mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori konstitusionalisme untuk memahami implikasi hukum dan politik dari putusan tersebut, serta fiqh siyasah sebagai landasan normatif untuk menilai praktik politik dinasti dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti memiliki dampak negatif terhadap proses demokrasi yang sehat. Dalam konteks konstitusionalisme, politik dinasti cenderung menghambat kesetaraan akses politik dan memperkuat dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Dari sudut pandang fiqh siyasah, praktik ini bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan, karena memberikan prioritas kepada hubungan keluarga daripada kompetensi dan kapabilitas individu. Selain itu, politik dinasti berpotensi menimbulkan korupsi kekuasaan dan melemahkan sistem kaderisasi politik. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk reformasi regulasi pemilu, penguatan lembaga demokrasi, edukasi politik kepada masyarakat, dan penerapan nilai-nilai meritokrasi dalam proses politik. Perspektif fiqh siyasah juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan berintegritas, yang menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 19103070047 H. M. Muqtadiir Al Fadhil
ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIII/2015 (Text)
ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIII/2015 (Other)
HTML Summary of #70817 ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIII/2015