The repository administrator has not yet configured an RDF license.
STUDI KOMPARATIF PIDANA DENDA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Peraturan hukum pidana di Indonesia hadir sebagai upaya untuk mencegah dan memberikan konsekuensi atas perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kehidupan masyarakat. Pedoman umum hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP tidak menjadi satu-satunya pedoman hukum pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang pelaksanaannya diterapkan di wilayah Aceh. Adapun aturan dalam Qanun Jinayat disusun berdasarkan keadaan dan kebiasaan masyarakat Aceh. Salah satu hal menarik yang membedakan Qanun Jinayat dengan peraturan hukum pidana yang lain yaitu penggunaan emas murni sebagai alat pembayaran pidana denda, dimana peraturan hukum pidana yang lain menggunakan uang tunai. Penulis tertarik untuk mencari tahu lebih jauh terkait pengaturan hukum pidana dalam Qanun Jinayat, kemudian bagaimana kekurangan dan kelebihan dari emas murni dan uang tunai. Terlebih pada tahun 2023 KUHP Baru sudah resmi disahkan, dimana terkait pidana denda yang harus dibayarkan diatur dalam model kategorisasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini disusun dengan mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang mengandung bahan hukum primer seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Qanun Jinayat merupakan hasil dari berbagai aturan tentang keistimewaan Aceh yang secara sah mengatur 10 (sepuluh) tindak pidana antara lain khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah berdasarkan syariat islam. Pengaturan hukum pidana dalam Qanun Jinayat memiliki perbedaan ancaman pidana denda dengan sumber hukum pidana yang lain, di mana dalam Qanun Jinayat menggunakan emas murni sebagai alat pembayaran karena sesuai dengan Hadits Rasulullah dan lebih stabil. Pidana denda dengan emas murni mendapat pengawasan secara intens oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dan dinilai dapat mengatasi masalah inflasi. Namun, denda emas murni masih memiliki kekurangan dalam efisisensi, juga besaran denda yang diberikan tidak sesuai dengan upah regional Aceh karena harga emas yang mahal, tidak selaras dengan undang-undang di atasnya yang menggunakan uang tunai. KUHP Baru yang menggunakan uang tunai dinilai lebih efisien, adanya sistem kategorisasi dalam KUHP Baru juga memberi solusi permasalahan inflasi mata uang. Namun, pidana denda ini dianggap terlalu ringan karena prosedur pembayaran dan waktu pembayaran yang tidak diatur secara jelas, serta adanya pidana kurungan pengganti apabila tidak sanggup membayar denda.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
STUDI KOMPARATIF PIDANA DENDA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Text)
STUDI KOMPARATIF PIDANA DENDA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Other)
HTML Summary of #70824 STUDI KOMPARATIF PIDANA DENDA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA