The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERBANDINGAN HUKUM WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH FARAI’DH DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Ikatan pernikahan merupakan dasar terbentuknya hubungan keluarga. Anak adalah karunia buah hasil pernikahan. Anak yang dilahirkan memiliki hak-hak keperdataan seperti nasab, hadhanah, nafkah, perwalian, dan kewarisan. Namun, anak di luar nikah tidak mendapatkan hak-hak tersebut secara utuh dalam hukum Islam dan hukum positif, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menimbulkan kontradiksi terkait hak-hak anak di luar nikah. Ketidakjelasan status ini terjadi pula di Malaysia yang memiliki peraturan serupa, di mana Pasal 13 dan 13 (A) Akta 299 tentang Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Tahun 1957 bertentangan dengan fatwa Jawatankuasa Muzakarah MKI. Penelitian ini membandingkan hukum waris anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan kesamaan budaya, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Fiqh Farai’dh untuk menyelesaikan sengketa waris, dengan tujuan memahami kemungkinan anak di luar nikah mendapatkan harta warisan dari orang tua biologisnya dan seberapa besar warisan tersebut dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer penelitian ini adalah dengan teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Sedangkan, Bahan hukum sekunder buku hukum, fikih dan jurnal terkait hukum waris. Pendekatan ini digunakan untuk membedah peraturan perundang-undangan hukum waris anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: Pertama, terdapat kompleksitas hukum di Indonesia dan Malaysia karena dualisme hukum keluarga untuk muslim dan nonmuslim. Di Indonesia, hal ini diatur melalui hukum waris Islam, dan KUHPerdata, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sama halnya dengan Indonesia, menurut hukum positif Malaysia anak di luar nikah memiliki hubungan mewarisi dari ibu kandung, kecuali untuk non-muslim yang diakui oleh ayah biologis sesuai Akta Pendaftaran dan Kematian 1957. Kedua, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menyatakan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi bisa mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3. Di Malaysia, anak di luar nikah tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya kecuali jika diakui sebagai anak sah, dan Hukum Keluarga Malaysia mengatur hak nafkah dan penjagaan anak di luar nikah oleh ibu kandungnya, sama seperti UU Perkawinan.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERBANDINGAN HUKUM WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH FARAI’DH DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Text)
PERBANDINGAN HUKUM WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH FARAI’DH DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Other)
HTML Summary of #70833 PERBANDINGAN HUKUM WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH FARAI’DH DI INDONESIA DAN MALAYSIA