The repository administrator has not yet configured an RDF license.
DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Masa jabatan kepala desa kerap berubah sejak kemerdakaan Republik Indonesia, perubahan tersebut dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan kinerja dari kepala desa dalam membangun serta menyampaikan program pemerintah pusat terhadap masayarakat desa. Dalam penelitian ini penulis melihat dinamika yang terjadi terhadap perubahan masa jabatan kepala desa yang terdapat pada UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, uu No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana masa jabatan kepala desa yang awalnya 8 tahun kemudian menjadi 5 tahun pasca reformasi kemudian berubah menjadi 6 tahun dua periode, kemudian berubah kembali menjadi 6 tahun tiga periode, dan terakhir berubah menjadi 8 tahun dua periode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa berdasarkan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, uu No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis masa jabatan kepala desa didalam UU tersebut, untuk memaksimalkan kinerja kepala desa. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori Pembatasan Kekuasaan, Politik Hukum, dan Maslahah Mursalah. Hasil penelitian skripsi ini berdasarkan analisisnya , penulis menyimpulkan bahwa setiap ketentuan masa jabatan dari masing-masing undang-undang memiliki dampak baik dan buruk yang ditimbulkan. Masa jabatan yang terlalu pendek beresiko untuk tidak maksimalnya program pembangunan desa, namun masa jabatan yang terlampau panjang juga tidak menjamin akan terlaksananya pembangunan desa dengan baik. Bahkan masa jabatan yang panjang juga berpotensi terciptanya oligarki dilingkungan pemerintahan desa yang akan menciderai nilai demokrasi. Pemerintahan yang berkuasa dalam kurun waktu yang panjang juga akan menimbulakan kemafsadatan yang dikemudian hari berpotensi untuk mengganggu hak-hak konstitusional masyarakat desa.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21103070082 Rafika ‘Aziza Nur Laili
DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Text)
DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Other)
HTML Summary of #70834 DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH