The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA YOGYAKARTA)
Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana dengan kompleksitas tinggi. Baik sisi korban yang enggan melapor ataupun dari sisi tempat kejadian perkara yang tertutup dan menyulitkan pencarian alat bukti. Kompleksitas tersebut di dukung dengan penegakan hukum yang belum berjalan dengan optimal dalam pemenuhan hak-hak korban. Merespon hal tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga yang berwenang dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat berjalannya perlindungan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori hukum progresif dan teori sistem penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga alat, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual yang dilakukan UPTD PPA Kota Yogyakarta dilakukan melalui layanan terpadu yaitu layanan pengaduan masyarakat, layanan penjangkauan korban, layanan pengelolaan kasus, layanan penampungan sementara, layanan mediasi, dan layanan pendampingan yang meliputi pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. Perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi kerjasama multisektoral yang baik dengan lembaga lain, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dan fasilitas yang mendukung. Sedangkan, faktor penghambatnya berasal dari alat bukti, kesadaran hukum korban, dan pihak keluarga korban.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA YOGYAKARTA) (Text)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA YOGYAKARTA) (Other)
HTML Summary of #70879 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA YOGYAKARTA)
362.83 Permasalahan dan Layanan kepada Wanita dan Perempuan (KDRT. Pelecehan Seksual)