The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG BEKASI MENURUT PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Pengolahan sampah memiliki tujuan yang penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya masalah kesehatan, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sampah. Hal ini diwujudkan dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah. Meskipun telah diatur dalam undang-undang, nyatanya permasalahan overcapacity sampah masih terjadi, seperti di TPA Bantar Gebang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijkan dalam penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 dan untuk menjelaskan implementasi hukum dalam menanggulangi over capacity di TPST Bantar Gebang perspektif maslahah mursalah. Dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah; (1) Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2019? (2) Bagaimana perspektif Maslahah Mursalah dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara, obsevasi dan dokumentasi di UPST Bantar Gebang dan DLH Kota Bekasi. Penelitian tentang kebijakan penanggulangan overcapacity bersifat kualitatif. Data primer maupun data sekunder yang dihasilkan dari narasumber akan dikaji dengan literatur atau perundang-undangan serta dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Terdapat dua teori yang digunakan yaitu teori efektivitas hukum dan teori maslahah mursalah. Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengetahui Kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019 dan teori maslahah mursalah dalam konteks penanggulangan sampah dapat diterapkan dengan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali Bekasi Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum untuk mengatasi permasalahan over capacity di TPST Bantar Gebang. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengelola sampah secara lebih berkelanjutan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Dari perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan pengelolaan sampah dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2019 telah memenuhi prinsip kemaslahatan umum karena bertujuan untuk menjaga lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21103070091 Putri Lulu’a Faiza Dwani
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG BEKASI MENURUT PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Text)
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG BEKASI MENURUT PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Other)
HTML Summary of #70892 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG BEKASI MENURUT PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH