@phdthesis{digilib70893,
           month = {March},
           title = {DAMPAK KEBIJAKAN KARTU TANI DALAM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI BAGI DESA KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 21103080111 Abu Qois Al Muhtarom},
            year = {2025},
            note = {Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.},
        keywords = {farmer card; Mashlahah Mursalah; Sadd Adz-Dzari?ah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70893/},
        abstract = {Kartu tani merupakan alat transaksi yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi. Adanya kartu tani ini bertujuan untuk menjaga transparasi data dalam proses penyaluran pupuk subsidi hingga sampai pada tangan petani yang berhak mendapatkan. Menjaga harga pupuk subsidi tetap pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Menjaga jumlah kuota pupuk subsidi petani yang tercantum dalam Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan kebijakan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Kedungtuban Kabupaten Blora perspektif mashlahah mursalah dan teori sadd adz-dzari?ah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses pengecekan ulang, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan kartu tani di Desa Kedungtuban Kabupaten Blora masih kurangnya edukasi tentang cara penggunaan kartu tani tersebut yang menjadikan penggunaan kartu tani tersebut kurang optimal. Proses penerbitan kartu tani yang memakan waktu cukup lama setelah proses pendaftaran berlangsung. Adanya petani yang tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat beberapa petani yang mendapatkan kuota pupuk subsidi tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali walaupun telah mengajukan kebutuhan dalam Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sejumlah petani ada yang menitipkan kartu tani miliknya kepada pengecer serta memberitahukan pin kartu tersebut, hal tersebut menjadikan kemungkinan penyebab beberapa petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi secara tidak diketahui. Kurangnya fasilitas penunjang yang disediakan pemerintah untuk keberhasilan kebijakan kartu tani. Dari pandangan mashlahah mursalah, kebijakan kartu tani di Desa Kedungtuban belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip Islam. Karena setelah ditetapkannya kebijakan tersebut menjadikan sebagian besar petani merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi, yang mana pada dasarnya prinsip mashlahah mursalah adalah menjadikan kemashlahatan umum dan meninggalkan kesulitan/kemudaratan. Dalam teori sadd adz-dzari?ah, kebijakan kartu tani masih menimbulkan celah untuk melakukan penyelewengan yang mengakibatkan dampak buruk dalam proses penyaluran berlangsung.}
}