The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPELEMENTASI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI PROVINSI YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN MAQASHID SYARI’AH (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA)
Merek menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia persaingan usaha dewasa ini. Merek menjadi aset penting untuk perusahaan sebagai simbol identitas, kualitas, dan kepercayaan. Keberadaan merek yang berharga, kerap dijadikan sebagai objek kriminalitas seperti pemalsuan, pembajakan, dan penyalahgunaan lainnya. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, untuk mendapatkan hak merek penggiat usaha harus mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal tersebut dikarenakan kepemilikan merek akan diberikan kepada pendaftar pertama (First to file). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Kemenkumham Kanwil Yogyakarta belum sepenuhnya dapat memaksimalkan peran dalam mengimplementasikan perlindungan hak merek. Ditandai dengan masih banyak penggiat usaha yang masih enggan dan belum mendaftarkan merek mereka. Hal ini akan berpotensi menjadikan merek sebagai objek sengketa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan perspektif analisis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data adalah induktif-kualitatif, kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori, yaitu teori perlindungan hukum dan Maqashid As-Syari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kemenkumham Kanwil DIY sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam mewujudkan perlindungan hak merek mengimpelementasikan dua bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah akan terjadinya sengketa. Perlindungan ini direalisasikan dengan adanya Pendaftaran Merek serta upaya Pemantauan, sosialisasi dan edukasi. perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan solusi dan upaya hukum yang dapat menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini direalisasikan dengan adanya layanan pengaduan dan upaya mediasi. Analisis Maqashid As-Syari’ah menunjukkan bahwa Upaya perlindungan merek yang dilakukan Kemenkumham Kanwil DIY merupakan tindakan yang selaras dengan tujuan syariat Islam yang di rumuskan dalam teori Maqashid As-Syari’ah, dikarenakan mewujudkan kemaslahatan dalam perlindungan harta (Hifdz Al-Maal).
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
IMPELEMENTASI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI PROVINSI YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN MAQASHID SYARI’AH (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA) (Text)
IMPELEMENTASI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI PROVINSI YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN MAQASHID SYARI’AH (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA) (Other)
HTML Summary of #70958 IMPELEMENTASI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI PROVINSI YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN MAQASHID SYARI’AH (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA)
346.04 HAKI, Undang-undang Hak Cipta, Copy Right