The repository administrator has not yet configured an RDF license.
FRAMING SUARAMUHAMMADIYAH.ID DALAM PUSARAN ISU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
Adanya kebijakan WIUPK yang diprioritaskan untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan muncul melalui keputusan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 yakni Peraturan Pemerintah Pasal 83 A (1) Nomor 25 Tahun 2024, sehingga kebijakan tersebut menuai berbagai pandangan dari segi tata kelola di organisasi keagamaan serta manfaat nya. Organisasi NU yang pertama kali menyetujui kebijakan tersebut lalu disusul oleh Muhammadiyah, padahal banyak perkiraaan Muhammadiyah tidak akan menerima izin kelola tambang tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dari segi pemberitaan yang dipublikasikan oleh media SuaraMuhammadiyah.id yang juga sebagai media internal Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pada media SuaraMuhammadiyah.id terkait isu WIUPK dengan menggunakan pendekatan framing William A. Gamson, yang dibagi dalam dua perangkat: framing devices dan reasoning devices. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SuaraMuhammadiyah.id membingkai isu WIUPK untuk mendukung kebijakan izin kelola tambang yang diterima Muhammadiyah. Temuan ini mengindikasikan bahwa media internal lembaga, seperti SuaraMuhammadiyah.id, cenderung mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menyajikan isu-isu strategis.
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21102010003 Hadiyya Qurrata A’yyuun
FRAMING SUARAMUHAMMADIYAH.ID DALAM PUSARAN ISU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (Text)
FRAMING SUARAMUHAMMADIYAH.ID DALAM PUSARAN ISU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (Other)
HTML Summary of #70986 FRAMING SUARAMUHAMMADIYAH.ID DALAM PUSARAN ISU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
302.231 Media Komunikasi, Media Massa, Media Sosial