The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO)
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur, termasuk di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Sebagai ibu kota kabupaten, Kapanewon Wates cenderung lebih modern dan dinamis, yang mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah ini seharusnya memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Namun, menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Kapanewon Wates, menjadikannya sebagai penyumbang kedua terbanyak setelah Kapanewon Sentolo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo? 2). Apa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo? 3). Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang melibatkan pihak KUA, tokoh masyarakat serta pasangan yang menikah di bawah umur atau orang tua mereka. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik untuk memverifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang peraturan tersebut, di mana sebagian besar masyarakat di Kapanewon Wates belum mengetahui adanya ketentuan yang mengatur batas usia perkawinan. Hal ini membuat mereka lebih cenderung mengikuti hukum adat atau kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: 1) faktor minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua; 2) faktor ekonomi; 3) faktor rendahnya tingkat pendidikan; 4) faktor keinginan individu; 5) hubungan seksual di luar ikatan perkawinan; 6) faktor dorongan orang tua; 7) faktor perceraian orang tua; 8) faktor budaya permisivisme; 9) faktor labelling di kalangan masyarakat; 10) faktor kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat; dan 11) faktor media massa.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.:21103040036 Titan Bayu Purwa Nugraha
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO) (Text)
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO) (Other)
HTML Summary of #71357 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO)
297.577 Hukum Keluarga Islam, Bimbingan Pernikahan, Poligami, Perceraian, Iddah, Pengasuhan Anak)