eprintid: 71402
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 12243
dir: disk0/00/07/14/02
datestamp: 2025-06-25 03:34:44
lastmod: 2025-06-25 03:34:44
status_changed: 2025-06-25 03:34:44
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: Alya Nur Afiifah, NIM.: 21103070007
title: URGENSI PENERAPAN SANKSI UANG PAKSA DALAM PENEGAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 116 UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 2009
ispublished: pub
subjects: 342
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: coercive fine; PTUN decisions; administrative sanctions;administrative law
note: Poborini Hastuti, M.H.
abstract: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan seharusnya dilaksanakan secara sukarela oleh pejabat administrasi negara. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit putusan PTUN yang diabaikan atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hadir sebagai solusi dengan memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang lalai atau enggan melaksanakan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan sanksi uang paksa sebagai instrumen pemaksa dalam hukum administrasi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga membandingkan pengaturan dan penerapan sanksi uang paksa di Indonesia dengan sistem hukum Prancis guna memperoleh gambaran ideal dalam implementasinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sanksi uang paksa memiliki urgensi tinggi sebagai alat penegakan hukum administratif, khususnya dalam menjamin kepatuhan terhadap putusan PTUN. Namun, masih terdapat hambatan dalam bentuk kekosongan pengaturan teknis, budaya hukum yang lemah, dan belum adanya preseden yurisprudensi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci serta penguatan peran hakim dalam menjatuhkan sanksi uang paksa guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang efektif.
date: 2025-03-10
date_type: published
pages: 130
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Alya Nur Afiifah, NIM.: 21103070007  (2025) URGENSI PENERAPAN SANKSI UANG PAKSA DALAM PENEGAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 116 UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 2009.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71402/1/21103070007_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71402/2/21103070007_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf