The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TERHADAP RISIKO HUKUM SUKUK TABUNGAN ST-012
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan terhadap aktivitas jasa keuangan di Indonesia. Dalam wewenangnya, OJK berhak membentuk peraturan untuk memastikan stabilitas dan perlindungan investor di pasar modal. Salah satu instrumen investasi yang semakin diminati di pasar modal syariah adalah Sukuk Tabungan ST-012, yang menawarkan keuntungan berupa bagi hasil atau fee dari dana yang diinvestasikan. Namun, investasi dalam sukuk tidak terlepas dari 3 risiko: likuiditas, pasar dan gagal bayar, seperti yang pernah terjadi pada kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran imbal hasil Sukuk Ijarah TPS Food II/2016. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Nomor 22 Tahun 2023) dapat melindungi investor terhadap risiko hukum dalam Sukuk Tabungan ST-012 di pasar modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis yang bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum primer yaitu POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan Memorandum Informasi ST012. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif metode deduktif untuk menarik kesimpulan terkait dengan perlindungan hukum investor dalam Sukuk Tabungan ST-012 dari perspektif hukum positif dan Maqāṣid asy-Syarī‘ah guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan hukum investor melalui mekanisme transparansi informasi, dan pengawasan terhadap produk Sukuk Tabungan, namun investor tetap memerlukan jaminan tambahan, seperti keterbukaan informasi, underlying asset sebagai jaminan, dan dana cadangan untuk pembayaran pokok serta imbal hasil. Perlindungan hukum dari POJK ini tetap memerlukan dukungan dari regulasi dan peraturan pelaksana lainnya, guna memastikan hak-hak investor tetap terjamin dan risiko investasi dapat diminimalkan bagi investor. Selain itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga menetapkan perlindungan hukum dalam dua bentuk, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (pemberian sanksi). Dari perspektif Maqāṣid asy-Syarī‘ah teori Jasser Auda, mekanisme floating coupon with floor (mengambang dengan batas minimal) dalam sukuk tabungan menjadi solusi inovatif yang selaras dengan prinsip keterbukaan, keterkaitan, dan ketermaksudan dalam sistem keuangan Islam.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TERHADAP RISIKO HUKUM SUKUK TABUNGAN ST-012 (Text)
PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TERHADAP RISIKO HUKUM SUKUK TABUNGAN ST-012 (Other)
HTML Summary of #71405 PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TERHADAP RISIKO HUKUM SUKUK TABUNGAN ST-012
332 Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan