%0 Thesis
%9 Masters
%A Muhammad Hamzah, S.H., NIM. 23203011162
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2025
%F digilib:71410
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K anak diluar perkawinan; perlindungan anak; hak anak
%P 147
%T PEMENUHAN HAK-HAK KESEJAHTERAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI KABUPATEN BANTUL
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71410/
%X Kasus penelantaran anak di Kabupaten Bantul terhitung masih banyak terjadi di masyarakat. Sekalipun ada peranan penting dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul dalam meminimalisir angka terjadinya penelantaran, namun hal tersebut dirasa tidak begitu signifikan dampaknya bagi masyarakat. Permasalahannya beragam, salah satunya disebabkan pergaulan bebas yang pada akhirnya timbullah anak yang tidak diharapkan kehadirannya (KTD). Kasus yang demikian mengakibatkan banyak dampak negatif, bukan saja terkait stigma buruk di masyarakat melainkan juga menyangkut hak-hak kesejahteraan anak yang terkadang tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terhadap instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Bantul. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori keadilan Murtadha Muthahhari, teori kesejahteraan anak, dan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto guna membedah aspek hukum, sosial, dan moral yang mempengaruhi perlindungan terhadap hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawian di Kabupaten Bantul belum terlaksana secara optimal. Hambatan terbesar ditemukan pada aspek budaya patriarki, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antar-lembaga. Seperti halnya pemenuhan hak anak oleh orang tua yang belum terlaksana dengan baik, karena kebanyakan dari pihak Ibu dan keluarga Ibu saja yang merawatnya. Demikian juga pada Dinas Sosial dan DP3APPKB Bantul yang kurang koordinasi ke setiap lapisan sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan peran lembaga perlindungan anak, serta penegakan hukum yang berperspektif keadilan dan kesejahteraan anak tanpa adanya diskriminasi status kelahiran.
%Z Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.