relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71413/
title: ANTARA TRAFFICKING DAN PENCABULAN: PERBEDAAN TUNTUTAN DAN PUTUSAN DALAM KASUS NOMOR 284/PID.SUS/2023/PN.YYK DAN PUTUSAN NOMOR 454/PID.SUS/2023/PN.PLW
creator: Della Meilita Dwiyanti Putri, NIM.: 21103040110
subject: 340 Ilmu Hukum
description: Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan fenomena global yang menjadi salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia. Dalam beberapa kasus TPPO berkaitan dengan praktik prostitusi. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam kasus perkara Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN.Plw.Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana perbedaan tuntutan dan putusan dalam kasus ini. Peneliti mempunyai rumusan masalah yaitu apakah kasus pada putusan ini sudah memenuhi aspek materiil dan aspek filosofis penjatuhan putusan.  Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik beberapa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan jurnal- jurnal. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Penelitian ini menyebutkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Jaksa menilai kasus tersebut sebagai TPPO dengan alasan bahwa seluruh fakta di persidangan menunjukkan semuanya telah memenuhi unsur dalam pasal TPPO, akan tetapi majelis hakim tidak melihat adanya unsur pemaksaan dalam kasus tersebut, sehingga majelis hakim memutus dengan pasal mempermudah perbuatan cabul biasa. Kedua, selanjutnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan aspek filosofis penjatuhan putusan.  Berdasarkan penelitian ini, Majelis Hakim menjatuhi putusan “dengan sengaja menyebabkan/memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian/kebiasaan”. Putusan majelis hakim berbeda dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, Majelis hakim tidak melihat semua unsur yang terdapat dalam UU TPPO terpenuhi, maka majelis hakim tidak dapat memutus dengan dakwaan alternatif kesatu. Dari kedua putusan tersebut maka Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dari sisi kepastian hukum, kedua putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 296 KUHP yaitu memberikan kepastian hukum secara normatif melalui rumusan unsur-unsur yang jelas . Dari sisi keadilan kedua putusan tersebut dianggap adil karena telah mendudukkan para terdakwa dengan setara sesuai dengan Tindakan mereka. Dari aspek kemanfaatan, efektivitas dalam menanggulangi prostitusi dan memberikan perlindungan sosial masih terbatas, sehingga perlu pembaruan atau penyesuaian agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini
date: 2025-04-15
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71413/1/21103040110_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71413/2/21103040110_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Della Meilita Dwiyanti Putri, NIM.: 21103040110  (2025) ANTARA TRAFFICKING DAN PENCABULAN: PERBEDAAN TUNTUTAN DAN PUTUSAN DALAM KASUS NOMOR 284/PID.SUS/2023/PN.YYK DAN PUTUSAN NOMOR 454/PID.SUS/2023/PN.PLW.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.