The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH SULTAN GROUND di KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sultan Ground Zona Inti Gumuk Pasir di Dusun Grogol 10 antara Kraton DIY dan Kelurahan Parangtritis)
Tanah Sultan Ground merupakan aset budaya dan ekonomi yang memiliki nilai historis tinggi bagi masyarakat Yogyakarta. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tanah ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara pihak Keraton dan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini terkhusus bertepatan di kawasan yang dimanfaatkan sebagai perekonomian warga yaitu zona inti gumuk pasir yang akan dilakukan revitalisasi oleh pihak Keraton dengan melibatkan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pengelolaan tanah Sultan Ground di Dusun Grogol 10 antara Keraton DIY dan Kalurahan Parangtritis, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti perwakilan Keraton DIY, aparat Kelurahan Parangtritis, Pemerintah dalam bidang pertanahan Bantul, dan masyarakat Dusun Grogol 10. Selain itu, dilakukan analisis dokumen perjanjian dan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, objek dan lolasi penelelitian berada di Dusun Grogol 10. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Objek dan lokasi peneitian ini yaitu wilayah Zona Inti Gumuk Pasir yang terletak di Dusun Grogol 10, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY. Dalam Pelaksanaannya perjanjian pengelolaan tanah Sultan Ground di Dusun Grogol 10, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul dalam prakteknya masih belum efektif. Terdapat bebeberapa kendala di lapangan seperti; minimnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur dalam permohonan kekancingan sehingga banyak ditemukan masyarakat tidak mengantongi izin kekancingan sebagai dasar perjanjian dalam memanfaatkan tanah Sultan Ground karena terbatasnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut serta lemahnya sanksi dari Keraton yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan tanah Sultan Ground dalam pemanfaatannya selain itu ditemukan kendala dalam pelaksaan perjanjian pemanfaatan tanah Sultan Grouund di Dusun Grogol 10 yaitu adanya kurangnya koordinasi antara struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga desa, Keraton, pemerintah daerah serta budaya hukum masyarakat yang cenderung mengabaikan peraturan Kekancingan yang mana bahwasanya rakyat tidak memandang Keraton sebagai penegak hukum melainkan hanya pemilik tanah “yang jauh.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 21103040139 Mutiara Rizqi Dharmaputri
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH SULTAN GROUND di KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sultan Ground Zona Inti Gumuk Pasir di Dusun Grogol 10 antara Kraton DIY dan Kelurahan Parangtritis) (Text)
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH SULTAN GROUND di KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sultan Ground Zona Inti Gumuk Pasir di Dusun Grogol 10 antara Kraton DIY dan Kelurahan Parangtritis) (Other)
HTML Summary of #71428 IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH SULTAN GROUND di KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sultan Ground Zona Inti Gumuk Pasir di Dusun Grogol 10 antara Kraton DIY dan Kelurahan Parangtritis)