The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLIKASI KETENTUAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP MASA DEPAN DEMOKRASI PEDESAAN INDONESIA
Pasal 39 UU No.3/2024 tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun semakin mengikis kualitas demokrasi Indonesia. Penambahan masa jabatan kepala desa dikhawatirkan akan menambahkan tren korupsi di sektor desa. Diberlakukannya UU Desa 2024 menimbulkan gejolak dan dampak negatif terhadap tatanan demokrasi di tingkat desa yang dapat memicu penyalahgunaan anggaran dana desa. Optimalisasi peran pemerintah desa melalui regulasi tersebut bertolak belakang dengan realitas pembangunan desa di banyak daerah yang masih sangat memprihatinkan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memfokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum. Data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder dari literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta data tersier berupa kamus dan ensiklopedia sebagai referensi pendukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berpotensi mengurangi kualitas demokrasi di tingkat desa, terutama dalam hal demokrasi partisipatif. Kebijakan ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memilih kepala desa secara berkala, yang berisiko menyebabkan stagnasi politik dan menurunnya akuntabilitas pejabat desa. Selain itu, dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki waktu lebih untuk memperkuat kekuasaannya, yang dapat menyebabkan konsolidasi kekuasaan dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Meski begitu, jika kebijakan ini dilengkapi dengan mekanisme partisipasi masyarakat yang kuat, transparansi, dan akuntabilitas, stabilitas pemerintahan desa bisa terjaga tanpa mengurangi esensi demokrasi partisipatif. Dalam perspektif hukum konstitusional, kebijakan ini tidak bertentangan dengan konstitusi, meskipun dampak sosial dan politiknya perlu diperhatikan untuk memastikan kebijakan tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan pembangunan berkelanjutan
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
IMPLIKASI KETENTUAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP MASA DEPAN DEMOKRASI PEDESAAN INDONESIA (Text)
IMPLIKASI KETENTUAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP MASA DEPAN DEMOKRASI PEDESAAN INDONESIA (Other)
HTML Summary of #71959 IMPLIKASI KETENTUAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP MASA DEPAN DEMOKRASI PEDESAAN INDONESIA