The repository administrator has not yet configured an RDF license.
EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAN PROVINSI JAWA TENGAH)
Perlindungan konsumen merupakan hak asasi dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga perlindungan konsumen di tingkat daerah, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur peralihan kewenangan perlindungan konsumen dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Masa jabatan anggota BPSK yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota telah habis, terakhir pada tahun 2020 di BPSK Kota Magelang. Sejak saat itu, tidak ada BPSK aktif di Jawa Tengah karena belum dibentuk kembali oleh Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/44 Tahun 2023. Namun, dua kali perpanjangan masa pendaftaran turut memperlambat pembentukan BPSK di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Penyusun bertujuan menganalisis efektivitas pembentukan BPSK di Provinsi Jawa Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan efektivitas pembentukan BPSK di Jawa Tengah yang terjadi sebagai bentuk dari fakta yang ada di lapangan. Adapun, pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas pembentukan BPSK di Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peralihan wewenang penyelenggaraan BPSK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi tidak berjalan efektif, terutama di Jawa Tengah yang baru membentuk BPSK pada tahun 2024 akibat berbagai faktor. Yang diantaranya yaitu keterlambatan regulasi pelaksana, fasilitas fisik yang tidak memadai, rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon anggota BPSK, serta minimnya informasi mengenai keberadaan, fungsi, dan mekanisme kerja BPSK yang mengakibatkan kurangnya dorongan dari masyarakat. Efektivitas pembentukan BPSK bergantung pada dukungan regulasi yang kuat dan koordinasi terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga diperlukan sinergi untuk mengatasi kendala birokrasi dan mewujudkan BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, efektivitas pembentukan BPSK di Jawa Tengah tidak hanya ditentukan oleh kesiapan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan struktural, partisipatif, dan kultural.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 18103040137 Ihya’ Muhammad Al Harisy
EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAN PROVINSI JAWA TENGAH) (Text)
EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAN PROVINSI JAWA TENGAH) (Other)
HTML Summary of #71960 EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAN PROVINSI JAWA TENGAH)