The repository administrator has not yet configured an RDF license.
JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAYANAN SERVIS SMARTPHONE ANALISIS HUKUM POSITIF DAN NILAI AMANAH MENURUT FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS ASOSIASI TEKNISI PONSEL YOGYAKARTA)
Pesatnya penggunaan smartphone di Indonesia meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama saat perangkat diserahkan kepada layanan servis. Data sensitif yang tersimpan berpotensi diakses tanpa izin oleh teknisi. Fokus penelitian ini mengkaji mekanisme perlindungan data pribadi Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta (ATPY) perspektif prinsip perjuangan hukum Rudolf von Jhering dan prinsip amanah dalam fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 7 teknisi anggota, 5 konsumen di Yogyakarta. Analisis deskriptif analitik diterapkan untuk memahami praktik perlindungan data pribadi pada layanan servis smartphone. Landasan teori meliputi hukum privasi dan hak atas data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur perlindungan informasi elektronik dan data pribadi dalam sistem elektronik. Selain itu, teori tujuan hukum Rudolf von Jhering sebagai sarana perjuangan hukum sosial serta prinsip amanah fikih muamalah yang meliputi lima kriteria yaitu, kejujuran, tanggung jawab, tepat janji, keadilan, dan transparansi digunkan sebagai kerangka analisis normative terhadap praktik layanan servis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran data pribadi oleh ATPY belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum positif dan prinsip tujuan hukum Rudolf von Jhering, terbukti dari ketiadaan SOP tertulis, formulir persetujuan eksplisit, dan penunjukan Petugas Perlindungan Data. Meski demikian, ATPY telah menerapkan inisiatif etis seperti izin lisan dan transparansi informasi kepada konsumen. Dari perspektif prinsip amanah, praktik teknisi ATPY sudah mengakomodasi lima prinsip tersebut. Namun, kelemahan institusional seperti ketiadaan kode etik tertulis dan sistem pengawasan internal masih berpotensi mengancam perlindungan data. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah pembentukan sistem kode etik dan mekanisme sanksi berbasis prinsip syariah untuk memperkuat perlindungan data secara komprehensif.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAYANAN SERVIS SMARTPHONE ANALISIS HUKUM POSITIF DAN NILAI AMANAH MENURUT FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS ASOSIASI TEKNISI PONSEL YOGYAKARTA) (Text)
JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAYANAN SERVIS SMARTPHONE ANALISIS HUKUM POSITIF DAN NILAI AMANAH MENURUT FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS ASOSIASI TEKNISI PONSEL YOGYAKARTA) (Other)
HTML Summary of #71968 JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAYANAN SERVIS SMARTPHONE ANALISIS HUKUM POSITIF DAN NILAI AMANAH MENURUT FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS ASOSIASI TEKNISI PONSEL YOGYAKARTA)