The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI DESA BEURADEUN KABUPATEN ACEH BESAR
Praktik zakat pertanian merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh petani secara rutin ketika hasil pertanian yang diperoleh telah mencapai nisab yang ditetapkan dalam syariat. Zakat pertanian memiliki tujuan utama untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya zakat pertanian masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait regulasi yang belum sepenuhnya efektif dan beban biaya produksi yang masih memberatkan petani. Petani memiliki semangat yang tinggi dalam membayar zakat karena mereka menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Pada kenyataannya, kebanyakan para petani yang mempunyai penghasilan secara formal telah mencapai nisab, sebenarnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah bahkan mereka masih berada dalam taraf miskin. Untuk mengetahui jawaban di atas, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori zakat pertanian, critical legal studies dan maqāṣid asy-Syarīʿah, yang mana teori tersebut berhubungan dengan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan data primer yang berupa wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder seperti buku, artikel dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pertama, mekanisme zakat pertanian di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, telah diterapkan sesuai syariat Islam. Nisab yang digunakan berkisar antara 1.400–1.500 kg padi, dan zakat dikeluarkan tanpa menunggu haul. Jika panen pertama belum mencapai nisab, hasilnya digabung dengan panen berikutnya dalam tahun yang sama, sesuai Mazhab Syafi’i. Besaran zakat ditetapkan 10% karena menggunakan sistem tadah hujan, tanpa pengurangan untuk kebutuhan hidup, biaya produksi, ataupun hutang, sebagaimana ketentuan mazhab tersebut. Kedua, Dalam perspektif critical legal studies, praktik zakat pertanian masih menghadapi kendala, terutama terkait legalitas pengelola zakat serta pencatatan dan pelaporan ke Baitul Mal yang belum sistematis. Kurangnya transparansi ini berdampak pada akuntabilitas pengelolaan zakat. Sementara itu, dari sudut pandang maqāṣid asy-syarī‘ah, kebijakan zakat perlu dievaluasi agar lebih kontekstual dengan kondisi petani saat ini, khususnya dalam hal pengurangan biaya produksi sebelum perhitungan nisab. Tanpa kebijakan tersebut, petani yang secara ekonomi masih lemah tetap diwajibkan membayar zakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, peninjauan ulang diperlukan agar zakat pertanian benar-benar berpihak pada kesejahteraan, keadilan dan perlindungan petani.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI DESA BEURADEUN KABUPATEN ACEH BESAR (Text)
TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI DESA BEURADEUN KABUPATEN ACEH BESAR (Other)
HTML Summary of #72013 TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI DESA BEURADEUN KABUPATEN ACEH BESAR