…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE
type: Thesis
type: Article
abstract: Lahirnya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dalam tata kelola kementerian di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling krusial adalah penghapusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian. Perubahan ini memberikan kewenangan luas kepada Presiden untuk membentuk kementerian tanpa batas jumlah, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi praktik politik balas jasa, pemborosan anggaran, korupsi, serta ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, proses legislasi yang dilakukan menjelang akhir masa jabatan Presiden dan DPR menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai motif, transparansi, dan aktor yang terlibat, mengingat undang-undang ini akan berlaku pada pemerintahan berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) Bagaimanakah politik hukum penambahan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024? dan (2) Apakah penambahan jumlah kementerian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip good governance? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) yang relevan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perubahan undang-undang lebih didorong oleh kepentingan politis eksekutif dan legislatif daripada kebutuhan yuridis yang objektif. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 digunakan sebagai justifikasi, keterlambatan selama lebih dari satu dekade menunjukkan lemahnya komitmen terhadap konsistensi hukum. Revisi ini mencerminkan produk hukum ortodoks dan menunjukkan hubungan kausal antara legislasi masa transisi dan upaya melegitimasi tindakan otokratis pemerintahan berikutnya. Kedua, penghapusan batas jumlah kementerian bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good gover…
date: 2025-06-04
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
has version: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
has published: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
has document: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
subject: 342 Hukum Tata Negara

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
type: Document
has file: 21103040023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 21103040023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 21103040023 Halimatul Ulfah
type: Person
given name: NIM.: 21103040023
family name: Halimatul Ulfah

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
type: Document
is version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
is volatile version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
islightbox thumbnail version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
type: Document
is version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
is volatile version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
ispreview thumbnail version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
type: Document
is version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
is volatile version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
ismedium thumbnail version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
type: Document
is version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
is volatile version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
issmall thumbnail version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
type: Document
is version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
is volatile version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
islightbox thumbnail version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
type: Document
is version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
is volatile version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
ispreview thumbnail version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
type: Document
is version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
is volatile version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
ismedium thumbnail version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Other)
type: Document
is version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
is volatile version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
issmall thumbnail version of: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #72022 POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE
format: text/html
primary topic: POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE

342 Hukum Tata Negara
type: Concept