@mastersthesis{digilib72099,
           month = {June},
           title = {AKAD IJARAH DAN BAI? DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 23203011126 Tawakal Akbar Darojat},
            year = {2025},
            note = {Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.},
        keywords = {akad Ijarah; Bai?; Fatwa DSN-MUI; Pengadaan Alat Kesehatan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/72099/},
        abstract = {Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong penerapan prinsipprinsip syariah dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai rumah sakit yang telah memperoleh sertifikasi syariah, menggunakan akad ijarah dan bai? dalam pengadaan alat kesehatan sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kedua akad tersebut dalam praktik pengadaan serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fokus utama penelitian diarahkan pada persoalan normatif dan praktis yang dihadapi rumah sakit syariah dalam menjamin kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kerangka teori yang digunakan mencakup Maqa? s?id al-Syari? ?ah, akad ijarah dan akad bai? sebagaimana diisyaratkan melalui Fatwa DSN-MUI. Analisis dilakukan melalui pendekatan silogisme hukum dengan mempertimbangkan data empiris sebagai premis minor dan teori sebagai premis mayor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah menerapkan akad ijarah dan bai? dalam pengadaan alat kesehatan secara substansial sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, masih ditemukan persoalan, antara lain ketidaksesuaian pada aspek prosedural, regulasi pengadaan, dan kesadaran hukum para pihak terkait akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi negara dengan fatwa syariah serta penguatan kapasitas institusi dalam menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi regulasi nasional dalam mendukung pelaksanaan akad syariah di rumah sakit.}
}