The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PEMBERIAN HAK SUAKA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA:TINJAUAN HUKUM MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYYAH
Krisis kemanusiaan yang melanda Myanmar membawa dampak migrasi besar-besaran etnis Rohingya ke negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand menjadi contoh dari negara yang terdampak krisis kemanusian di Myanmar. Krisis kemanusiaan tersebut bukan hanya menjadi masalah Kawasan Asia Tenggara, lebih dari itu krisis tersebut merupakan masalah global yang harus dicarikan solusinya secara bersama. Oleh karena itu muncul sebuah pertanyaan bagaimana kebijakan hukum pemerintah Indonesia terkait pengungsi Rohingya, dan bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk meraih dukungan bilateral dalam menangani isu Rohingya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang diperoleh dari konvensi internasional, peraturan pemerintah, Al-Qur’an, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi, Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967, dan keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Sumber data sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum, Al-Qur’an dan buku atau jurnal yang terkait penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu penjelasan dari hal umum kemudian menjelaskan lagi ke hal yang lebih khusus. Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis melakukan triangulasi agar data yang diperoleh valid untuk digunakan sebagai dasar dalam analisis. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan sejumlah data yang didapatkan dalam penelitian dan mencocokkan data temuan dengan pertanyaan di dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini pertama, dalam melindungi hak-hak pengungsi Indonesia patuh terhadap instrumen hukum internasional yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu pemerintah Indonesia juga mengupayakan Solusi dengan membentuk forum Joint Statement bersama Malaysia dan Thailand yang sama-sama terkena dampak dari konflik di Myanmar. Hasil dari forum tersebut adalah kesepakatan sementara antara Indonesia dan Malaysia yang kemudian diratifikasi di ranah domestik menjadi Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Kedua, Dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, Menurut fiqh siyasah terkait kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pengungsi dan pencari suaka sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari’at, karena sesuai dengan yang ada pada fiqh siyasah seperti kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan dan kemerdekaan.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PEMBERIAN HAK SUAKA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA:TINJAUAN HUKUM MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYYAH (Text)
PEMBERIAN HAK SUAKA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA:TINJAUAN HUKUM MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYYAH (Other)
HTML Summary of #72445 PEMBERIAN HAK SUAKA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA:TINJAUAN HUKUM MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYYAH